BOGOR–Pemkot Bogor paham betul pelayanan transportasi umum yang nyaman sangat dinanti-nanti masyarakat Kota Hujan. Karena itu, meski tanpa bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pemkot ngotot menghidupkan kembali bus-bus Transpakuan.
Terhitung mulai kemarin (22/11), bus Transpakuan koridor Cidangiang–Bellanova kembali beroperasi. Empat armada yang ada merupakan hasil perbaikan dari kondisi sebelumnya yang nyaris menjadi bangkai. Dari mana dananya? Pemkot ”memalak’’ perusahaan-perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR).
Radar Bogor menjajal rasanya menikmati bus Transpakuan dengan tampilan baru, biruoranye, kemarin. Rupanya, bukan hanya tampilan, tarif bus menuju kawasan Sentul itu juga baru. Kini, tarif sekali perjalanan menjadi Rp10 ribu atau naik Rp4 ribu dari harga sebelumnya Rp6 ribu. Karena baru saja diperbaiki, kondisinya masih nyaman. Embusan angin dari pendingin udara terasa masih kencang sampai ke kulit.
Tempat duduk juga empuk. Benar-benar jauh dari kondisi bus Transpakuan sebelum dibiarkan mati beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Transpakuan, Rakhmawati, menjelaskan bahwa ada empat bus Transpakuan yang mengisi koridor Cidangiang- Bellanova. Dua bus merupakan rekondisi dari armada milik PDJT yang rusak, sedangkan dua lainnya hibah dari Kementerian Perhubungan.
Untuk mengoperasionalkan satu bus, PDJT membutuhkan dana sekitar Rp1 juta per hari. Itu untuk keperluan macammacam, mulai sopir, solar, hingga saldo e-Toll. Sehingga total kebutuhan operasional program ini mencapai Rp4 juta setiap hari.
Lantas, bagaimana dengan ongkos operasional bus Transpakuan ini tanpa subsidi APBD? Terlebih, kas PDJT diketahui berada di angka nol rupiah. ”Ini memang istilahnya kita kasih dulu modal, nanti bisa diperhitungkan kemudian. Kan modal awalnya tidak cukup besar,’’ jelasnya kepada Radar Bogor, usai uji coba bus Transpakuan kemarin.
Dengan tarif baru sebesar Rp10 ribu per orang, potensi pendapatan empat bus Transpakuan sehari adalah sebesar Rp38,4 juta. Rinciannya: masing-masing bus dalam sekali jalan bisa menampung 40 orang dengan tarif Rp10 ribu. Artinya, satu bus memiliki omzet sebesar Rp400 ribu sekali jalan.
Angka itu kemudian dikalikan empat (bus yang beroperasi), sehingga menghasilkan angka Rp1,6 juta sekali jalan. ”Nah, masing-masing bus dalam sehari bisa 24 kali jalan. Shift pertama 12 dan shift kedua 12. Pendapatan bersih satu bus bisa sampai Rp5 juta per hari,’’ beber Rakhma, sapaan Rakhmawati.
Seiring berjalannya waktu, bus yang dioperasionalkan bakal bertambah. Tentunya dengan kembali menghidupkan koridor-koridor Transpakuan lainnya. Rakhma menyebut, sedikitnya enam bus yang yang sebelumnya mati bakal dihidupkan kembali.
“Kami sudah mendapatkan bantuan dari pihak-pihak tertentu yang sangat peduli sehingga bisa memperbaiki bus. Perbaikan lima bus dari Sinar Jaya, karena mereka punya sarana prasarana, satu lagi dari Komunitas Bogor+Sahabats (Bobats),” ujar wanita yang juga kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor itu.
Rakhma menambahkan, bus hibah dari Kementerian Perhubungan jumlahnya bukan dua unit, melainkan sepuluh unit. Namun, saat ini surat-surat perizinan bus tersebut masih berproses. Jika telah rampung, Rakhma memastikan seluruh bus hibah bakal turut beroperasi.
Di sisi lain, mengoperasionalkan empat bus saja tidak cukup untuk mengakomodasi semua pegawai PDJT sebanyak 144 orang. Maka itu, pemkot tidak sekaligus mempekerjakan kembali pegawai yang sudah tidak menerima gaji sejak Januari lalu. “Kami coba seminimal mungkin menggunakan karyawan karena masih butuh buat operasional dulu,” imbuhnya.
Rakhma mengajak para pegawai PDJT untuk kerja bakti menghidupkan kembali Transpakuan. Sebab, bukan hanya untuk membayar tunggakan gaji pegawai, tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan karyawan pun sudah membengkak. “Saya juga minta dukungan masyarakat,” ucapnya. Pernyataan itu diamini Kabag Operasional PDJT, Fajar Cahyana. Dia berharap, secepatnya persoalan tunggakan gaji karyawan bisa diselesaikan.
Caranya, dengan konsisten mengoperasionalkan bus Transpakuan. “Karena memang ada tersisa bayaran yang harus kita bayarkan, nanti diserahkan kepada pihak Plt. Yang jelas, antusiasme karyawan hari ini (kemarin, red) luar biasa. Artinya, mereka masih mau bekerja di sini,” ungkap Fajar.
Dirinya bersama Rakmawatisudah sedemikian rupa meramu jadwal kerja karyawan yang dilakukan secara bergiliran. Karena maksimal 16 bus yang bakal dioperasikan PDJT tidak bisa mengakomodasi keseluruhan karyawan yang berjumlah 144 orang. Formasinya, tiga karyawan kerja, satu karyawan libur.
”Kita lakukan rolling dulu, jadi, mereka gantian. Nanti sudah ada persentase untuk karyawan. Mungkin nanti ada sebuah seleksi juga yang dilakukan, berdasarkan absensi tiga bulan ke belakang,’’ katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya juga sempat menjajal bus Transpakuan hasil rekondisi kemarin. Pada kesempatan itu, Bima berjanji akan melunasi seluruh tunggakan gaji karyawan jika rencana menghidupkan kembali PDJT secara optimal berjalan mulus.
”Kan kewajiban yang harus dipenuhi kepada karyawan, belum, ini salah satu prosesnya. Dimulai operasi secara bertahap, kita harapkan pemasukan itu ada. Dari pemasukan yang bertahap akan dipenuhi kewajiban kita terhadap karyawan,’’ ujarnya kepada Radar Bogor.
Bukan hanya pemenuhan gaji karyawan, Bima terlihat optimistis menyelesaikan sengkarut transportasi Kota Bogor yang memang menjadi program prioritasnya itu. Pasalnya, meski usulan subsidi sebesar Rp78 miliar untuk operasional angkutan massal ditolak DPRD Kota Bogor, konversi tiga angkot menjadi satu bus tetap akan dilaksanakan 2018 mendatang.
”Subsidi juga akan tetap ada meskipun subsidinya 2019. Tapi, infrastrukturnya dibangun, disiapkan, supaya proses konversi itu ada,’’ terangnya.
DPRD MENYOAL DANA DARI LUAR
Tak semua pihak menyambut baik bus Transpakuan yang kembali beroperasi. Sejumlah wakil rakyat di Kapten Muslihat menyoal dana operasional PDJT yang bukan dari APBD. Mereka mengingatkan Pemkot Bogor harus bisa mempertanggungjawabkan jika mendapat bantuan dari luar.
”Tidak ada pos anggaran yang bisa digunakan PDJT pada 2017. Sah-sah saja selama ada pertanggungjawabannya,’’ ujar anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, Mardinus Haji Tulis. Pertanggungjawaban itu antara lain, jika memang dana itu berasal dari CSR, DPRD Kota Bogor tidak akan ikut campur jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. ”Kalau ada pelanggaran, bukan urusan kita,’’ ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan bahwa tidak semestinya perusahaan pelat merah tersebut mengandalkan dana CSR. Pasalnya, PDJT merupakan perusahaan yang berbentuk profit oriented atau menghasilkan keuntungan. ”Justru, PDJT yang harus keluarin CSR. Kecuali yayasan, tidak mencari keuntungan. CSR itu untuk fungsi sosial. Mereka punya kajian tidak, kalau PDJT itu berlaku fungsi untuk fungsi sosial,” ujarnya.
Heri meminta Komisi B DPRD Kota Bogor lebih dalam mengkaji persoalan ini. Terlebih, mengenai kejelasan sumber yang mendanai operasional bus Transpakuan. “Sumbernya harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak dibenarkan,’’ tukas Heri.(rp1/d)
