JAKARTA–Bank Indonesia (BI) menerapkan sejumlah strategi untuk mendorong Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Realisasi nontunai di Indonesia mencapai 1,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). BI lantas menargetkan transaksi nontunai di Indonesia bisa mencapai 2,1 persen dari PDB.
Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky P. Wibowo menjelaskan, strategi itu diwujudkan dengan interoperabilitas dan interkoneksi melalui kartu kombo dan pemberdayaan keagenan, pembayaran elektronik di seluruh ruas jalan tol, serta pembayaran elektronik terintegrasi antarmoda. Langkah lain adalah penyediaan layanan keuangan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Sinergi dengan pemerintah sudah dilakukan di berbagai sektor. Terutama pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif seperti transportasi dan bantuan sosial.
Tujuannya, mempercepat proses akseptasi dan memperluas akses. ’’Strategi ini sejalan dengan target inklusi perbankan 75 persen pada 2019,’’ kata Pungky. Berdasar data BI, jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) sudah mencapai 6 juta orang dan 1,2 juta orang untuk bantuan pangan nontunai (BPNT). Elektronifikasi jalan tol saat ini sudah efektif diberlakukan di 35 ruas tol.
Hingga November 2017, realisasi penyaluran PKH sudah mencapai 99,16 persen dan penyerapan 99,04 persen di antara target hingga akhir tahun 100 persen. BPNT telah disalurkan 98,41 persen dengan penyerapan mencapai 52,18 persen.
Sementara itu, elektronifikasi pada 35 jalan tol mampu mendorong rata-rata penetrasi nontunai nasional hingga 98 persen. Hingga kini, sudah ada 17 ruas jalan tol yang mencapai elektronifikasi 100 persen. ’’Saat ini gerbang tol full nontunai di Indonesia juga sudah mencapai 95 persen,’’ jelas Pungky.(pus/c14/sof)
