Beranda Ekonomi

OJK Dorong Industri Jasa Keuangan

JASA KEUANGAN: Membeberkan peranan sektor jasa keuangan dalam pembangunan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adakan kuliah umum di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Kabupaten Bogor. Minggu (20/11) kemarin.( Meldrick / Radar Bogor)

BOGOR–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur sejak 2015-2019 mencapai Rp4.197 triliun. Namun, APBN hanya mampu membiayai Rp525 triliun dan BUMN sebesar Rp1.258 triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, dana paling besar berasal dari sektor swasta yang mencapai Rp2.414 triliun. “Pembangunan infrastruktur penting agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat, terutama di luar Jawa,” kata Nurhaida dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Institut Pertanian Bogor, kemarin (20/11).

Untuk itu, OJK mendorong diversifikasi pembiayaan infrastruktur seperti dari pasar modal. “Misalnya, kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) dan reksa dana pembiayaan penyertaan terbatas (RDPT),” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, kata Nurhaida, sejumlah perusahaan sudah mengeluarkan KIK EBA. Misalnya, Jasa Marga senilai Rp2 triliun dan PLN Rp4 triliun. Selain itu, Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga mengeluarkan efek beragun aset-surat partisipasi (EBA-SP) sebesar Rp2,7 triliun.Dari swasta, OJK juga mendorong industri jasa keuangan mengeluarkan produk-produk seperti sekuritisasi, yang saat ini sudah dilakukan Jasa Marga, PLN, dan SMF.


Lebih lanjut Nurhaida mengatakan, porsi APBN saat ini mulai mengarah pada peningkatan dana infrastruktur yang menggantikan alokasi dana subsidi energi yang diturunkan pemerintah.

Pada 2014, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp341,8 triliun diturunkan menjadi Rp89,9 triliun pada 2017. Lalu, alokasi infrastruktur dinaikkan dari 2014 sebesar Rp154,7 triliun menjadi Rp388,3 triliun pada 2017. ”Dari sisi APBN terbatas. Sisanya dari pasar modal,” imbuhnya.

Pada 2018, pihaknya menargetkan pasar modal bisa menghasilkan Rp673,94 triliun. Sebanyak Rp414,5 triliun berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan Rp259,44 triliun dari IPO, rights issue, RDPT, DIRE, dan sukuk atau obligasi korporasi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Usman Syaukat mengatakan, tantangan sektor perbankan yakni bagaimana sektor ini dapat menjangkau pertanian serta bagaimana aspek pertanian jadi lebih optimal.

”Dari 40 jutaan petani, baru dapat kucuran dana dari perbankan lima persen dari total kredit. Dari lima persen itu, sebagian besar ke sektor perkebunan,” kata Usman.

Sementara kucuran ke pangan, menurut Usman, masih sedikit. Sehingga, petani di Indonesia akan lebih banyak berhubungan dengan tengkulak dan rentenir untuk pendanaan. Hal itu terjadi lantaran segmen perbankan tidak ada.

”Bank BUMN tidak ada segmentasi atau penugasan dari pemerintah untuk sektor pertanian,” tambahnya.

Sehingga, sambung Usman, bank BUMN akan bersaing dengan sesama hanya untuk bagaimana meningkatkan profit. Kemudian, aspek kedua, sumber daya manusia untuk keuangan syariah. Saat ini perguruan tinggi sudah punya departemen ilmu ekonomi syariah. Namun, persyaratan untuk masuk ke sektor atau lembaga keuangan syariah masih umum, sehingga bermasalah. ”Inklusif syariahnya harus belajar lagi karena tidak dikhususkan. Sudah tiba saatnya untuk OJK agar bisa menyerap alumni ilmu syariah,” paparnya.

Di tempat yang sama, Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto menyatakan, bagi IPB bidang keuangan sangat penting. IPB sudah memiliki fakultas ekonomi manajemen yang sudah berusia 16 tahun. ”Kalau cuma berkutat di pertanian, kurang,” ucapnya.

Menurutnya, pemikiran ke arah sana harus diperkuat di bidang keuangan. Pengawasan OJK juga merupakan tema menarik. Sebab, di situ instrumen pemerataan akan sangat kuat.

Sementara itu, banyak sumber ekonomi yang dikuasai kelompok tertentu. Untuk itu, diperlukan pengaturan pengawasan untuk upaya mereduksi. OJK, kata Herry, memiliki peranan penting, lantaran bisa mengembangkan pengawasan baru dan mengalirkan upaya ekonomi nasional pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.(wil/c)

Baca Juga