25 radar bogor

JK: Pimpinannya Lari, Harus Ada Pimpinan Baru!

JAKARTA–Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum mengambil langkah tegas terhadap Setnov. Kemarin (16/11) mahkamah yang mendapat tugas menjaga kehormatan DPR itu melakukan rapat internal. Namun, tidak ada keputusan berarti terkait kasus yang menjerat sang ketua.

Wakil Ketua MKD Adies Kadir mengatakan terjadi perdebatan dinamis dalam rapat tersebut. Dari Istana, Menkopolhukam Wiranto kembali menegaskan bahwa posisi pemerintah sudah jelas dalam urusan hukum.

”Pemerintah, eksekutif, tidak akan mencampuri urusan yudikatif. Pemerintah tidak akan masuk dan mengintervensi masalah-masalah hukum,’’ terangnya sesaat sebelum rapat terbatas di Istana Bogor kemarin (16/11).

Sikap pemerintah itu sempat diungkapkan Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja ke Manado Rabu (15/11) lalu. ”Coba dibuka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti,’’ tegas Jokowi

menanggapi kasus Setnov. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar Partai Golkar bisa segera mengganti Setnov. Tindakan Novanto yang tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dan menghilang saat didatangi di rumahnya dianggap sebagai kampanye negatif bagi partai beringin itu. “Ya harus segera. Kalau ketua menghilang, kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya,” ujar JK di Jakarta, kemarin (16/11).

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu berharap agar partai tersebut tetap solid. Meskipun ketua umum partai menghilang, tidak boleh berdampak pada nama partai. Caranya, unsur pimpinan tetap harus taat pada hukum. Sehingga kepercayaan masyarakat pada partai tidak luntur.

“Kalau lari-lari begini bagaimana bisa dipercaya,” imbuh dia. Menurut JK, peristiwa menghilangnya Novanto saat petugas KPK yang mendatangi rumah ketua DPR pada Rabu malam itu mencoreng nama partai. “Sepanjang jam 10 sampai tengah malam itu, itu kampanye negatif bagi Golkar,” imbuh dia.

Terkait rencana musyarawah nasional luar biasa (munaslub) dia menyerahkan sepenuhnya pada internal partai. Termasuk sosok yang dianggap layak menggantikan Setnov. Dia hanya berharap bisa segera ada pengganti Setnov. “Pimpinannya lari harus ada pimpinan baru,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta DPP Partai Golkar untuk segera melakukan langkah strategis demi penyelamatan partai ke depan. Ia menyerukan, soliditas partai harus lebih diutamakan dibandingkan dengan berbagai agenda politik jangka pendek.

Permintaan ini disampaikan oleh Dedi di sela pertemuan yang ia gelar bersama pengurus DPD Golkar Jawa Barat di Purwakarta, Kamis (16/11).

“DPP Golkar harus segera mengambil langkah strategis. Simpan seluruh agenda jangka pendek untuk menata kembali Partai Golkar secara jangka panjang,” kata Dedi. Penyelamatan positioning partai secara nasional disebut Dedi harus menjadi agenda utama agar Partai Golkar tetap bertahan dan tumbuh dalam rangka mewarnai pembangunan nasional di Indonesia.

“Saya kira jangan dulu lah kita bicara siapa Ketua Umum barunya atau siapa PLT-nya. Hal yang paling penting adalah selamatkan Golkar-nya dulu,” katanya menambahkan.

Dalam rangka penyelamatan Partai Golkar, aku Dedi, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan para Ketua DPD Golkar se Indonesia terutama di Jawa. Komunikasi tersebut menurut Dedi akan berlanjut dengan agenda konsultasi dengan para sesepuh Partai Golkar.

“Kita komunikasi dengan para Ketua DPD se Indonesia, konsultasi dengan para sesepuh, dewan pembina, hingga para tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap Partai Golkar. Insya Allah ada jalan demi penyelamatan partai kita ini,” ujarnya.

Baik secara pribadi maupun institusi partai, Dedi mengatakan seluruh kader Partai Golkar di Jawa Barat menghormati proses hukum yang secara teknis tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Kita harus patuh terhadap proses hukum yang tengah berlangsung saat ini. Saya yakin seluruh kader termasuk Pak Ketua Umum juga begitu. Pak Setnov pasti memberikan contoh bahwa warga Partai Golkar taat hukum,” pungkasnya. (lum/tyo/byu/jun/bay/idr)