RUMPIN–Desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera merenovasi bangunan SDN Cipinang 01, terus menguat. Apalagi, runtuhnya atap tiga ruang kelas dan satu kantor kepala sekolah tersebut, sudah masuk kategori bencana.
Praktisi pendidikan, Yusfitriadi mengatakan, Pemkab Bogor tak boleh lepas tangan begitu saja. Harus ada kreativitas untuk mencari sumber pendanaan, meski SDN Cipinang 01 tak masuk KUA PPAS dalam R-APBD 2018. “Jangan diam saja. Masih banyak sumber dana tersedia. Jadi, jangan hanya bergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri dialog Obsesi di Graha Pena lantai IV, kemarin (16/11).
Ia menilai, pemkab kurang tegas meminta perusahaan menggelontorkan dana corporate social and responsibility (CSR) mereka.
“Padahal, satu corporate saja mampu membantu beberapa sekolah yang masih mengalami kekurangan dalam infrastruktur dan sarana prasarana,” tandasnya.
Terkait wacana renovasi bangunan SDN Cipinang 01 menggunakan dana tanggap darurat, Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko menilai hal itu bisa dilakukan.
Menurutnya, dana untuk perbaikan SDN Cipinang 01 masuk beban tidak tetap. Sehingga sangat layak untuk direnovasi.
“Jatuhnya ke dalam darutat bencana. Nanti akan dilihat berdasarkan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor memiliki kebijakan untuk merenovasi bangunan SDN Cipinang 01 yang atapnya ambruk, Sabtu (11/11) akhir pekan lalu. “Evaluasi segera penyebab ambruknya dan segera bangun kembali. Ini urusannya nyawa para siswa dan guru. Jangan dianggap remeh!” tegasnya.
Terkait tidak masuk KUA PPAS pada R-APBD 2018, politisi PKS ini meminta agar Disdik mencari jalan lain. Sembari menyentil, ia meminta agar pemkab jangan malas berpikir dalam menemukan solusi. “Bagaimanapun juga harus dibangun kembali. Jika tidak masuk anggaran 2018, cari jalan lain,” tegasnya.
Wasto juga meminta agar Disdik memiliki dana tanggap darurat. Sehingga peristiwa serupa bisa segera diatasi. “Kalau ada musibah seperti ini, bisa langsung ditangani pakai anggaran tersebut,” tandasnya.(rur)
