BOGOR–Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menaikkan target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2017. Jika tadinya target APBD sebesar Rp2,08 triliun, kini naik menjadi Rp2,2 triliun.
Kenaikan paling terasa ada di komponen pendapatan asli daerah (PAD), dari sebelumnya Rp728 miliar, ditarget bisa naik menjadi Rp916 miliar.
“Kenaikan paling besar ada di PAD. Ini sesuai keinginan kami dan sudah disetujui dewan, tinggal diparipurnakan. Target kenaikan pendapatan daerah, terutama PAD, lantaran pada akhir tahun realisasi PAD diyakini melebihi target. Sejauh ini, realisasi telah melampaui 90 persen atau sekitar Rp662 miliar,” ujar Kepala Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Daud Nedo Darenoh, kemarin (15/11). Pihaknya sengaja menaikkan target PAD karena ingin melepas ketergantungan dari dana perimbangan dalam pos pendapatan daerah.
Dalam APBD 2017, ada pengurangan dana perimbangan sekitar Rp5,8 miliar, dari semula Rp1,148 triliun menjadi Rp1,142 triliun.
“Memang, hampir semua daerah mengalami hal serupa mengenai dana perimbangan. Sebab, keuangan di pusat yang memaksa adanya pengurangan. Tapi, lebih dari 90 persen dana perimbangan merupakan dana alokasi umum (DAU), yang diperuntukkan untuk gaji pegawai. Jadi, tidak berpengaruh pada pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Lebih rinci, Daud menjelaskan, kenaikan target PAD didorong oleh naiknya target pajak daerah dari Rp487,7 miliar menjadi Rp521 miliar atau naik sekitar Rp33,4 miliar, yang didapat dari kenaikan pajak restoran, hotel dan parkir.
“Selain itu, dari pusat juga ada tambahan Rp80 miliar kaitan sertifikasi. Pemkot Bogor juga terus berupaya mendongkrak potensi PAD hingga menyentuh Rp1 triliun. Meskipun untuk sekarang belum dilakukan. Tapi di 2018, kami mau usulkan PAD Rp800 miliaran. Kita juga berharap ke depan bisa menyentuh Rp1 triliun,” urainya.
Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menegaskan, potensi pajak sudah seharusnya menjadi perhatian serius Pemkot Bogor. “Harus dimaksimalkan. Semua potensi harus digali maksimal. Kalau bisa PAD itu mencapai Rp1 triliun,” singkatnya.(wil/c)
