Beranda Berita Utama

Desak Jemput Paksa Setnov

BERBAGI

JAKARTA–Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat. Itu lantaran manuver ketua umum DPP Partai Golkar tersebut yang justru semakin liar dengan menggugat 2 pasal undangundang lembaga superbodi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ekstrem Setnov melalui kuasa hukumnya itu berpotensi menghambat pengusutan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). ”Harus dijemput paksa!” kata koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kemarin (14/11). Bila KPK tidak melakukan upaya paksa, Setnov dikhawatirkan melakukan manuver lain.

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia juga mengecam sikap bebal Setya Novanto yang tetap bersikukuh bertahan menjabat kursi Ketua DPR, meski statusnya kini tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP. Kopel memandang Setnov sebagai sosok yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan dan bersikap legawa mundur demi menjaga marwah dan martabat dan kinerja lembaga DPR yang kian terpuruk.

“Sebaliknya, Setnov yang juga Ketua Umum Golkar justru berpotensi menyalahgunakan kekuasaan secara leluasa mengonsolidasikan kekuatan untuk melawan proses hukum yang sedang menjerat dirinya. Kami mendesak Setnov legawa mengundurkan diri,” ujar Syam suddin Alimsyah, direktur KOPEL Indonesia, kepada Radar Bogor.

Menurut Syam -sapaan Syamsuddin Alimsyah- sekarang ini ada banyak pilihan lain yang bisa mempercepat pelengseran Setnov dari DPR. Itu juga diatur dengan jelas dalam UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 serta Peraturan Tata Tertib DPRRI Nomor 1 Tahun 2014.

’’Desakan kepada Partai Golkar tempat tersangka Setnov selama ini bernaung agar segera bertanggung jawab denganmengusulkan pemberhentian Setnov sekaligus mengusulkan penggantinya sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf d,’’ kata dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Setnov hari ini. Orang nomor satu di parlemen tersebut diperiksa sebagai tersangka. ”Nanti kami lihat apakah besok (hari ini, Red) yang bersangkutan (Setnov) datang atau tidak datang,” ujarnya di gedung KPK, kemarin.

KPK berharap Setnov tidak lagi mangkir dibalik alasan yang kurang relevan. Misal, meminta KPK untuk mendapatkan persetujuan tertulis presiden sebelum melakukan pemanggilan. Padahal, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR yang berurusan dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi.

”Kalau kita baca UU MD3 secara hatihati, tidak ada ketentuan itu (minta izin presiden).” Terkait opsi jemput paksa, Febri menjawab normatif. Menurut dia, KPK belum memiliki rencana melakukan hal tersebut meski alasan Setnov mangkir dinilai tidak masuk akal oleh penyidik.

KPK beralasan masih fokus pada upaya memeriksa saksi-saksi lain. ”Kami juga belum bicara penahanan (Setnov, Red),” imbuhnya. KPK juga berharap istri Setnov, Deisti Astriani Tagor dapat memenuhi panggilan penyidik.

Deisti sejatinya dipanggil terkait kasus e-KTP pada Jumat (10/11) dalam kapasitas sebagai mantan komisaris PT Mondialindo Graha Perdana. Hanya, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit. Nah, KPK kembali menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan setelah yang bersangkutan sembuh. (tyo/byu)

Komentar Anda

Baca Juga