Beranda Berita Utama

Parpol Keluhkan Sengkarut E-KTP

BERBAGI
DISKUSI: Para petinggi parpol di Kota dan Kabupaten Bogor, di antaranya, Ketua DPC Partai Demokrat Usmar Hariman bersama Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna (kanan berpeci) antusias menghadiri diskusi terbuka Radar Bogor bersama Bawaslu RI, Kopel, dan Perludem, di Graha Pena, KH Abdullah bin Nuh, kemarin (29/10). Sofyanyah/Radar Bogor

BOGOR–Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota dan Kabupaten Bogor 2018 diharapkan mampu ter­seleng­gara dengan sebaik-baik­nya tanpa kecu­rangan. Namun, se­bagian pihak khawatir ada pe­nyalah­gunaan penerbitan surat kete­rangan (suket) yang diberikan kepada calon pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (KTP-el).

Karena itu, informasi soal jumlah suket yang dikeluarkan harus setransparan mungkin. “Keberadaan surat pengganti KTP-el ini masalah. Karena ada celah (kecurangan). Bawaslu harus cari solusi,” ujar Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor, Safrudin Bima pada diskusi terbuka di Graha Pena, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kota Bogor, kemarin (29/10).

Ia tidak berharap keberadaan suket justru menjadi masalah besar dan menjadi sengketa pada Pilkada 2018 nan­ti. Apalagi, di Kota Bogor, ma­yoritas warga yang sudah merekam tidak bisa memiliki KTP-el karena blangko tidak ada. “Masalah ini sudah saya sampaikan beberapa kali ke Ketua KPU, tapi saya paham karena bukan satu-satunya penyelenggara,” beber dia.

Oleh sebab itu, butuh peran serius panitia pengawasan pemilu (panwaslu) dalam mengawasi proses Pilkada 2018 nanti. Tapi, dia tetap menyoroti keberadaan surat pengganti KTP-el yang harus ada solusi sebelum menjadi sengketa pada pilkada. “Kita dukung panwaslu menegakkan aturan. Sebab, dalam menjalankan aturan semakin ke bawah semakin tinggi tantanganya, godaannya semakin banyak,” tukasnya.

Selain suket, masalah pengawasan di tempat pemilihan suara (TPS) juga harus menjadi perhatian serius panwaslu di daerah. Hal itu menjadi sorotan Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, Amin Sugandi. Dia menjelaskan, dinamisnya Pilkada Jawa Barat ibarat pilkada rasa pilpres. Di mana dinamikanya setiap menit terus berkembang. “Ini tantangan berat bagi bawaslu. Saya melihat pilkada di Jabar rasa pilpres. Ini uji nyali bagi bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden BEM KBM Unpak Bogor Herli Antoni memandang demokrasi di Indonesia terbilang cukup baik. Hanya saja, pelaksanaannya terlihat indah di luar tetapi di dalam negeri masih semrawut. Terlebih, menurut dia, cost politik dan politik uang sangat beda-beda tipis.

“Calon datang ke masjid, pulang bagi-bagi sesuatu. Ini money politics atau cost politik? Seharusnya, siapa pun yang mencalonkan diri sebagai peserta politik tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan,” tukasnya. (ded/c)

Komentar Anda