Beranda Politik

Dana Pengawasan-Keamanan Seret

BERBAGI

JAKARTA-Kepastian anggaran masih menjadi persoalan teknis dalam persiapan pilkada 2018. Dari tiga pos yang mesti dialokasikan 171 pemerintah daerah (pemda), baru anggaran KPU yang sudah dirampungkan. Adapun pos anggaran pengawasan dan keamanan masih banyak tercecer.

Merujuk data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 171 daerah pelaksana pilkada, 65 daerah diantaranya belum menganggarakan dana keamanan, kondisinya bahkan lebih parah. Baru empat daerah yang sudah menyelesaikan kewajibannya.

Ketua Bawaslu RI Abhan meminta pemerintah memberikan atensi serius terhadap daerah-daerah yang belum menetapkan anggaran pengawasan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada ketidak maksimalan pengawasan.

“Saya berharap pemerintah yang punya otoritas bisa mendorong daerah,” ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Abhan menambhakan, dari sekian banyak daerah yang belum menyepakati, lima di antaranya belum memulai pembahasan. Padahal, bulan ini perekrutan pengawas kecamatan dan keluarahan mulai dilaksanakan. Kegiatan itu jelas membutuhkan anggaran.

Sementara itu, Dirjen Otonomi daerah Kemendagri Sumarsono menjelaskan bahwa disetujuinya anggaran pengawasan.Tanpa adanya panwas, proses kesepakatan maupun administrasi akan terganggu. (far/c15/fat)

Baca Juga