Beranda Metropolis

Kembangkan Konsep TOD di Tujuh Wilayah

BERBAGI

 

BOGOR–Pemerintah tengah menggiatkan megaproyek untuk moda transportasi massal di sekitar Jabodetabek. Kehadiran moda transportasi massal tersebut membutuhkan dukungan aspek lain, yakni tempat tinggal. Publik rela naik angkutan publik, apabila dekat dengan rumah mereka. Melihat hal itu, Pemkot Bogor akan mengembangkan pembangunan hunian konsep transit oriented development (TOD) di tujuh wilayah Kota Hujan.

Hal itu tertuang dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. “Beberapa bidang yang disertakan dalam revisi ini, mulai transportasi, penambahan jalur pedestrian, TOD, hingga memasukkan muatan wacana Kota Pusaka,” ujar Kasubid Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kota Bogor Naufal Isnaeni.

Draf revisi Perda RTRW saat ini dalam proses dimasukkan ke bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor, sebelum disampaikan ke DPRD paling lambat Oktober 2017 ini. “Beberapa yang ada dalam draf revisi itu, yakni rencana LRT, perubahan trase transportasi hingga konversi angkutan kota ke bus,” katanya.

Dia menjelaskan, setiap lima tahun sekali Perda RTRW wajib dievaluasi. Apalagi, banyak program dari pemerintah pusat dan perkembangan perundang-undangan yang diadopsi sehingga mengharuskan adanya revisi.

Nah, program TOD juga disertakan dalam revisi Perda RTRW. Nantinya, ada tujuh titik TOD ada dalam draf yang kini sedang dikonsultasikan dengan Pemprov Jabar. Di antaranya, TOD Mulyaharja, TOD Kertamaya, TOD Sukaresmi, TOD Bubulak serta TOD Stasiun Bogor.

“Konsep TOD itu, kan terdapat hunian, pusat perdagangan hingga transportasi. Nah, radius minimumnya itu sekitar 800 meter. Karena diharapkan dalam TOD itu masyarakat di sekitar cukup berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Selain itu, dalam revisi RTRW ada beberapa koreksi mengenai zonasi peruntukan wilayah. Misalnya, di kawasan Merdeka, Bogor Tengah, yang seharusnya merupakan zona perdagangan dan jasa, justru masih bercampur dengan permukiman warga.

“Zonasi sebenarnya tidak banyak berubah. Tapi, ada beberapa koreksi atau lebih dipertajam. Jika kawasan perdagangan dan jasa, maka harus ada akses transportasi yang memadai serta aliran limbah domestiknya,” kata Naufal.

DPRD Kota Bogor juga menilai revisi Perda RTRW memang seharusnya dilakukan. Bahkan, sejak tahun lalu legislatif terus menunggu pemkot menyam­paikan drafnya, untuk kemudian dibahas dalam panitia khusus (pansus). “Saat jumlah penduduk terus meningkat. Maka, perencanaan pemba­ngunan juga harus mengikuti untuk mendukung mobilitas warga.

Intinya, kami menunggu karena urgensinya cukup tinggi,” kata Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat.(wil/c)

Komentar Anda