Beranda Ekonomi

Tanggung Biaya Distribusi Rp1,2 Triliun

BERBAGI
LAYANAN: Pegawai di SPBU saat melayani pengendara. (Indopos)

JAKARTA–Pemerintah menetapkan 54 lokasi sebagai target BBM satu harga tahun ini. Hingga Oktober, sudah terealisasi 26 lokasi. Sisanya, 14 lokasi, siap beroperasi akhir tahun, tiga lokasi baru tahap awal pembangunan, dan 11 lainnya masih terkendala perizinan.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Henry Achmad menyatakan, 14 lokasi yang siap beroperasi tersebut telah mendapatkan investor untuk bekerja sama dengan Pertamina dalam menyalurkan BBM satu harga. Di antaranya, Enggano, Bengkulu Utara; Nonggunong, Sumenep; Liang, Banggai Kepulauan; Distrik Kepulauan Aruri, Papua; Gido, Nias; dan Jemaja, Anambas.

”Kendalanya ada lokasi yang belum memperoleh izin dari pemda lantaran perbedaan keinginan titik pembangunan SPBU di lokasi tersebut antara pemerintah daerah dan Pertamina,’’ katanya.
Karena itu, untuk penyaluran 51 lokasi tahun depan, BPH Migas bersama Pertamina akan berkonsultasi lebih dulu dengan pemerintah daerah mengenai titik untuk BBM satu harga. ’’Lokasinya tetap dari kami, tapi titiknya akan ditetapkan pemda karena mereka yang lebih tahu kebutuhan BBM di daerah,’’ jelasnya.

Selain perizinan, kendala yang dihadapi adalah minimnya margin dan mahalnya ongkos angkut. ’’Seperti di Krayan yang ongkos angkutnya saja bisa mencapai Rp38 per liter karena BBM diangkut dengan menggunakan pesawat. Sehingga, ongkos angkutnya ini memang harus disubsidi,’’ paparnya. Secara nasional, total biaya distribusi yang harus ditanggung Pertamina mencapai Rp1,2 triliun untuk prog­ram tersebut.

Margin BBM satu harga pun sangat minim. Yakni, Rp150 per liter. Padahal, di satu lokasi 3T (terdepan, terluar, tertinggal), konsumsi BBM hanya mencapai 200 kiloliter per bulan. Dengan demikian, total konsumsi solar mereka rata-rata hanya mencapai 1 persen per bulan dibandingkan konsumsi solar 1,2 juta kiloliter.

’’Jadi, belum tentu orang mau investasi di sana karena margin dan konsumsinya pun kecil. Pertamina juga memberikan tambahan margin Rp600–Rp700 per liter kepada investor,’’ ujarnya.
Karena itu, pemerintah tengah memperhitungkan perolehan dana untuk menyokong program tersebut. Antara lain, dana pendapatan cukai maupun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Meski optimistis target tercapai, kendala perizinan membuat BPH Migas memilih enam SPBU di beberapa wilayah sebagai alternatif untuk program BBM satu harga.

’’Nah, enam SPBU tersebut sudah siap beroperasi. Saat ini masih SPBU biasa, tetapi kami akan berkonsultasi dengan Pertamina untuk menjadikannya satu harga,’’ katanya.
Enam SPBU tersebut berada di Gorontalo, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.(vir/c15/fal)

Komentar Anda

Baca Juga