Beranda Berita Utama

Jemput Bola E-KTP hingga ke Masjid

BERBAGI

MEMBELUDAK: Sejumlah warga mengantre untuk melakukan pendaftaran perekaman data e-KTP di stan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam arena Nusantara Expo dan Forum 2017, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (20/10). Foto bawah: Seorang warga menunjukkan KTP elektronik setelah melakukan perekaman data e-KTP di TMII. (Miftahulhayat/JawaPos)

JAKARTA–Momen jelang Pilkada dan kebijakan registrasi ulang sim card menggunakan NIK KTP, membuat masyarakat panik. Itu terbukti saat Kemendagri dan Pemprov DKI membuka layanan perekaman e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, peserta membeludak hebat. Terlebih, ditambah isu hoax yang menyebut e-KTP di program jemput bola itu langsung tercetak.

Kabar adanya perekaman e-KTP di TMII memang tertulis jelas di situs resmi milik Kemendagri. Di situ juga jelas tertulis, program jemput bola di TMII hanya untuk perekaman data, bukan langsung mencetak kartu e-KTP. Dan seperti yang sudah-sudah, kabar hoax pun mengiringi informasi tersebut.

Sepanjang hari kemarin, beredar di media sosial atau WhatsApp grup, kabar sebagai berikut:
Buat temen2 yg E-KTP nya belum jadi2 masih dalam bentuk surat keterangan, bisa cetak KTP langsung jadi di pameran KEMENDAGRI di Keong Mas TMII sampai hari Minggu 22 Oktober 2017. Barangkali ada keluarga, tetangga, temen dll yg udah lama KTP nya gak jadi2, cukup bawa surat keterangannya aja kesana. Pelayanan dari jam 8 pagi-4 sore ya…

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh meluruskan informasi yang menyebut layanan itu termasuk pencetakan e-KTP. Zudan menyebut informasi itu tidak akurat. Dia menegaskan, tidak semua warga yang membawa surat keterangan (suket) atau perekaman baru bisa langsung mencetak e-KTP.

“Kami juga sudah mengklarifikasi. Berita tersebut menulis seakan-akan rekam bisa cetak langsung dan semua suket bisa langsung cetak instan menjadi KTP-el. Berita tersebut salah dan tidak akurat. Karena setiap perekaman baru tidak bisa langsung dicetak karena perlu waktu untuk penunggalan,” ujarnya.

Zudan menyarankan agar warga mencetak e-KTP di Dinas Dukcapil masing-masing wilayahnya. Sementara di TMII hanya untuk perekaman. “Untuk pencetakan saya sarankan tetap ke Dinas Dukcapil masing-masing. Yang di Taman Mini ini untuk perekaman saja,” ucapnya.

Di sisi lain, hingga hari ketiga kemarin (20/10), sudah ribuan warga yang datang untuk merekam, mengecek, hingga mencetak e-KTP. Zudan menyatakan, pihaknya siap melakukan upaya jemput bola dengan cara serupa. Diakuinya, jemput bola dengan mengikuti event-event besar cukup efektif dibandingkan sebatas menunggu di kantor dinas daerah.

Untuk itu, pihaknya akan menginstruksikan Dinas Dukcapil di level kabupaten/kota guna memaksimalkan cara tersebut. “Bisa di masjid setelah salat Jumat, hari jadi kabupaten atau provinsi. Tampaknya, masyarakat ingin sesuatu yang berbeda,” ujarnya.

Disinggung terkait ketersediaan anggaran, pria asal Jogjakarta itu mengaku tidak ada persoalan. Menurutnya, menjemput bola dengan cara membuka stand di tempat umum tidak membutuhkan penambahan dana yang signifikaan. “Lewat stand kan gak bayar. Karena kita pemerintah kan layanan publik tidak cari untung sama sekali,” tuturnya.
Seperti diketahui, tunggakan perekaman e-KTP masih belum berhasil dituntaskan. Merujuk data Kemendagri hingga September lalu, dari 189,6 juta penduduk wajib rekam, 9,3 juta di antaranya belum melakukan. Dari yang sudah merekam sendiri, sekitar 5 juta di antaranya belum menerima fisik e-KTP.

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidhowi mengatakan, membeludaknya jumlah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan e-KTP sangat tinggi. Di sisi lain, pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah memperbanyak agenda serupa di daerah-daerah lain. Dengan terus menjemput bola penyelesaian tunggakan perekaman e-KTP. “Terobosan seperti itu bisa diterapkan. Karena memang di lapangan masyarakat resah dan sangat membutuhkan e-KTP,” ujarnya saat dihubungi.

Kalaupun terkendala anggaran, pihaknya siap memper­juangkannya di parlemen. Diakuinya, e-KTP sangat dibutuhkan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan. Apalagi, dua agenda politik ke depan juga membutuhkan e-KTP sebagai basis pemilih. “(anggaran) Sudah dibahas waktu itu bersama Kemendagri di banggar (badan anggaran) Komisi II,” imbuhnya.(far)

Komentar Anda