Beranda Nasional

Pelabuhan Belum Memadai

BERBAGI

KENDALA: Presiden Joko Widodo harus menemui banyak kendala dengan kebijakannya untuk membangun tol laut hingga Papua.

JAKARTA–Kebijakan tol laut hingga Papua masih menemui kendala ketersediaan infrastruk­tur pendukung utama. Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengung­kapkan, salah satu yang diperlukan adalah perbai­kan pelabuhan di Nabire agar semakin cepat bongkar muat barang.

Dia juga mengusulkan agar tiap pemerintah daerah mem­bentuk BUMD untuk menjaga harga kebutuhan pokok.

Lenis menuturkan, saat ini pelabuhan di Nabire menjadi salah satu penopang program tol laut di Papua. Pelabuhan tersebut kurang memadai untuk bongkar muat kapal. ”Sekarang terjadi waktunya lima hari bongkar pasang,” ujar dia, kemarin (13/10).

Dia menyebutkan, saat ini sebenarnya sudah ada kapal yang punya cara kerja lebih cepat dalam bongkar muat. Sebab, barang muatan kapal sudah dilengkapi dengan roda sehingga bisa diangkut dengan truk kontainer. Tidak perlu lagi menggunakan crane. ”Dengan kapal baru ini bongkar muat cuma lima jam,” imbuh dia.

Lenis menyebutkan bahwa program tersebut akan terlak­sana pada November. Dia berha­rap Presiden Joko Widodo bisa melepas langsung kapal yang dijadwalkan akan berangkat dari Surabaya menuju ke Papua.

Namun, menurut dia perlu pula pembuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas untuk mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat. seperti sembako dan kebutuhan bahan bangunan. Selama ini meskipun ada tol laut, tapi begitu barang sampai di Papua langsung diterima oleh pedagang swasta sehingga harga dinaikan kembali. ”Kalau diserahkan kepada BUMD nanti pemerintah bisa atur,” imbuh dia.(jun)

 

Komentar Anda

Baca Juga