JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri indikasi gurita rasuah di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersendat. Itu setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) yang sejatinya diperiksa penyidik kemarin (13/10) tidak memenuhi panggilan.
Mantan direktur utama Angkasa Pura II itu berhalangan hadir lantaran tengah menghadiri acara pertemuan menteri perhubungan dan transportasi se-Asia Tenggara (ASEAN) di Singapura. Acara tersebut digelar sejak Kamis (12/10). ”Kami sudah memberi tahu penyidik KPK. Nanti akan dijadwalkan ulang,” kata Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Baitul Ihwan.
Budi sejatinya akan dimintai keterangan terkait dugaan suap dan gratifikasi Dirjen Hubla (nonaktif) Antonius Tonny Budiono (ATB). Tonny ditetapkan tersangka oleh KPK setelah tertangkap tangan menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang diuntungkan dari proyek kakap Ditjen Hubla. Salah satunya, PT Adhiguna Keruktama yang menggarap proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Tonny yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 Agustus lalu itu, ditengarai mengumpulkan uang suap dan gratifikasi hingga Rp20 miliar. Uang haram yang terdiri atas beberapa pecahan mata uang rupiah dan asing itu disimpan di dalam mes di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat.
Fantastisnya, nilai suap itu dicurigai tidak hanya berasal dari PT Adhiguna Keruktama. Melainkan jugaa dari perusahaan rekanan Ditjen Hubla lain. Khususnya yang menggarap pekerjaan di Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017 atau saat Tonny menjabat Dirjen. Nah, indikasi tersebut yang tengah ditelusuri KPK dengan memanggil para saksi. Salah satunya menhub selaku atasan Tonny.
Ihwan mengatakan, menhub sejatinya ingin memenuhi panggilan penyidik KPK. Hanya, acara internasional di Singapura tersebut sulit untuk dikesampingkan. Sebab, para menteri yang hadir di acara itu dijadwalkan menandatangani 4 poin kesepakatan. Salah satunya terkait dengan liberalisasi bidang jasa transportasi udara. ”Prinsipnya, menhub siap membantu KPK,” tuturnya. (tyo)
