Beranda Berita Utama

”The Next Habibie” Itu Ngaku Bohong

BERBAGI

JAKARTA–Boleh salah tapi tidak boleh bohong adalah salah satu prinsip yang harus dimiliki seorang peneliti. Kesalahan dalam proses penelitian adalah sesuatu yang wajar karena merupakan proses pem­belajaran.

Tapi prinsip ini tidak berlaku bagi ilmuwan Indonesia, Dwi Hartanto. Mahasiwa yang disebut sebagai ”the next Habibie” itu ternyata berbohong atas segala prestasinya dalam bidang kerdigantaraan.

Selama ini diketahui kalau Dwi telah berhasil menciptakan satellite launch vehicle/SLV (wahana peluncur satelit), hingga memenangkan Kompetisi Antar-Space Agency Luar Angkasa. Muncul juga klaim bahwa dia mengantongi paten di bidang spacecraft technology.

Faktanya, mahasiwa doktoral yang menuntut ilmu di Technische Universiteit (TU) Delft, Belanda itu, mengakui bahwa dirinya bukan kandidat doktor di bidang space technology and rocket development. Sebenarnya ia doktor di bidang interactive inteligence (Departemen Intelligent Systems). Dia juga merupakan lulusan S-1 di Institut Sains Teknologi AKPRIND Yogyakarta 2015 –sebelumnya Dwi dikenal sebagai lulusan Institute of Technology, Tokyo, Jepang.

“Yang benar adalah bahwa saya pernah menjadi anggota dari sebuah tim beranggotakan mahasiswa yang merancang salah satu subsistem embedded flight computer untuk roket Cansat V7s milik Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE), yang merupakan bagian dari kegiatan roket mahasiswa di TU Delft. Proyek ini adalah proyek roket amatir mahasiswa,” kata Dwi melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (7/10).

Proyek itu tidaklah datang dari Kementerian Pertahanan Belanda, Pusat Kedirgantaraan dan Antariksa Belanda (NLR), Airbus Defence atau Dutch Space, melainkan hanya proyek roket amatir mahasiswa. NLR dan lembaga lain berperan sebagai sponsor terkait dana riset dan bimbingan.

“Peranan teknis saya saat itu adalah pada pengembangan flight control module dari roket tersebut. Dengan demikian bahwa saya satu-satunya orang non-Eropa yang masuk dalam ring 1 teknologi European Space Agency (ESA) adalah tidak benar,” kata Dwi.

Kebohongan Dwi lainnya adalah saat ia mengaku sebagai pemenang lomba riset teknologi antarlembaga penerbangan dan antariksa dari seluruh dunia di Cologne, Jerman. Dwi menjelaskan bahwa dirinya juara dalam bidang riset spacecraft technology. Ia membuat riset berjudul Lethal Weapon in the Sky. Dari riset ini ia juga membuat paten bersama timnya.

Kenyataannya, Dwi tak pernah mengikuti lomba tersebut. Dwi justru memanipulasi template cek hadiah, menuliskan namanya, membubuhkan nominal hadiah sebesar 15.000 euro. Lalu, ia berfoto dengan cek tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Foto itu sebetulnya diambil di gedung Space Businees Inovation Center di Noordjijk, Belanda, saat Dwi mengikuti hackathon Space Apps Challenge. Dalam lomba itu, Dwi dan timnya juga tidak berhasil naik podium.

“Foto itu saya publikasikan melalui media sosial saya dengan cerita klaim keme­nangan saya. Teknologi ‘Lethal weapon in the sky’ dan klaim paten tidak benar dan tidak pernah ada. Informasi saya dan tim sedang mengem­bangkan pesawat tempur generasi ke-6 tidaklah benar. Informasi bahwa saya dan tim dimininta untuk mengem­bangkan Euro­Typhoon di Airbus Space and Defence menjadi EuroTyphoon NG adalah tidak benar,” kata Dwi.

Akibat dari kebohongannya itu, KBRI Deen Haag memutuskan mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Dwi. Pencabutan penghargaan itu berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Belanda Nomor SK/029/KEPPRI/IX/2017 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Belanda SK/023/KEPPRI/VIII/2017 tentang penghargaan kepada Dwi Hartanto. Saat ini, TU Delft tengah melakukan sidang kode etik sejak 25 September 2017.

Sejatinya, Dwi pernah dipe­ringat­kan oleh teman-teman­nya yang menempuh studi di TU Delft namun tak diindahkan. Sebuah laporan 33 halaman pun disusun oleh rekan-rekan Dwi di Delft. Deden Rukmana, Professor and Coordinator of Urban Studies and Planning di Savannah, lantas menulis surat terbuka berdasarkan laporan tersebut.

“Saya menilai mereka sebagai pihak yang mengetahui kebohongan publik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto dan menginginkan agar kebohongan ini dihentikan. Mereka sudah menemui Dwi Hartanto dan memintanya agar meluruskan segala kebohongan­nya tetapi tidak ditanggapi dengan serius. Mereka pun mencari cara-cara lainnya untuk menghentikan kebohongan ini.

Salah satunya adalah menghu­bungi saya dan mereka pun memberikan izin kepada saya untuk menggunakan kedua dokumen,” kata Deden dalam surat terbukanya berjudul Surat Terbuka tentang Ilmuwan Indonesia.

Menurut dia, kebohongan Dwi merusak nama baik ilmuwan. Tanpa integritas dan kode etik tinggi, ilmu pengetahuan niscaya tak akan berkembang. “Bilamana kebohongan ini berlanjut dan Dwi Hartanto diberikan posisi di bidang Aerospace Engineering yang bukan merupakan keahliannya, tentunya akan sangat membahayakan keselamatan jiwa banyak orang,” kata Deden.

Deden pun memberikan saran kepada pemerintah agar peristiwa serupa tak lagi terjadi. Ia mengusulkan agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara membuat data terkait keberadaan ilmuwan asal Indonesia. Data itu dirasa penting.

Salah satunya dapat digunakan oleh wartawan untuk mengonfirmasi apa yang tengah dikerjakan seorang ilmuwan di negeri orang.“Pendataan ini sudah dilakukan KBRI Washington DC, memuat data ilmuwan Indonesia di negeri Paman Sam,” tukasnya.

Atas segala kebohongan yang telah dia buat, Dwi menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. ”Saya tidak akan mengulangi kegiatan tidak terpuji ini,” jelasnya. Dwi juga berjanji tidak akan menyampaikan pendapat apapun ke media di luar kompetisi keilmuannya. Khususnya dia tidak akan lagi berkomentar seolah-olah ahli di bidang teknologi satelit dan pengembangan roket. Termasuk juga pada riset pesawat tempur.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Ali Ghufron Mukti membenarkan Dwi menjadi bagian program Visiting World Class Professor 2016. Menurut Gufron, saat itu, Dwi mengaku dirinya merupakan assistant professor di TU Delft Belanda dan siap berkolaborasi dengan akademisi dalam negeri. Sayangnya, saat ini Dwi melakukan sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan seorang ilmuwan atau akademisi.

Ghufron menegaskan, kebohongan akademis tidak bisa diterima. Apalagi kebohongan akademis di publik. Kendati demikian, Ghufron berharap ke depan Dwi mampu memperbaiki diri dan kembali mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, serta memperbaiki dan menjaga integritasnya.

”Bagi kami, Dwi Hartanto sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Kami juga mengimbau para ilmuwan Indonesia di luar negeri untuk membantu Dwi memperbaiki dirinya. Janganlah kita kemudian menghakimi. Tetapi kita arahkan dan berikan kesempatan. Jalan karir Dwi masih panjang. Mari kita tegur, kita ingatkan, dan kita bantu ke arah yang baik,” tuturnya.

Terkait dengan beasiswa, Plt Kepala Biro Humas Kemen­kominfo Noor Iza membenarkan bah­wa Dwi merupakan pe­nerima beasiswa dari Kemenkominfo. Menurutnya, Dwi mendapatkan beasiswa S2 di Belanda pada 2007 melalui seleksi. (ind/jpnn/wan/and/jun)

Baca Juga