JAKARTA— Polemik senjata yang mencuat antara Polri dan TNI baru terjadi belakangan ini. Sebelumnya, sama sekali tidak ada masalah terkait pengadaan senjata diantara kedua lembaga negara itu. Penyulutnya bukan hanya karena regulasi yang tidak jelas, tapi bisa jadi ada masalah lain yang lebih serius.
Execituve Vice Director of Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan bahwa selama ini hubungan Polri dan TNI relatif baik.
Namun, baru beberapa bulan ini terjadi sesuatu yang pada permukaan nampak adanya persoalan terkait senjata. ”Namun, perlu ditakar apakah kemudian hanya persoalan senjata semata,” jelasnya.
Terlalu lugu bila hanya dipandang bahwa persoalan senjata ini hanya persoalan regulasi yang tidak jelas atau bias. Karena itu, ada kemungkinan kuat bahwa sebenarnya terjadi semacam kecemburuan politik institusi. ”Dari kacamata publik sebenarnya ini terasa,” paparnya.
Soal senjata ini hanya sebuah gejala adanya masalah atau simtom dari konflik kepentingan antarinstitusi yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya, dengan memperjelas batas antara kewenangan atau kekuasaan dari sebuah institusi. ”Saat ini ada kecenderungan pengabaian batasan itu. ”Walau sudah ada dasar konstitusi masing-masing institusi,” paparnya dihubungi Jawa Pos kemarin.
Ada kesan yang menunjukkan bahwa presiden memberikan kekuasaan yang lebih pada salah satu institusi, dibandingkan institusi lainnya. Kondisi itu tentu perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan percikan-percikan lainnya.
”Presiden berperan begitu penting untuk memosisikan diri sebagai hakim yang adil agar tidak terjadi kecemburuan politik antarinstitusi,” ungkapnya.
Sementara, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa sudah ada kesamaan persepsi terkait persoalan senjata. Penyamaan persepsi ini nanti akan dikerucutkan kelompok kerja (Pokja) yang dipimpin Menkopolhukam Wiranto. ”Sehingga, tidak akan membingungkan masyarakat,” ujarnya.(idr)
