Beranda Metropolis

Kawasan Istana Belum Steril dari Bencana

BERBAGI
RAWAN POHON TUMBANG: Petugas pertamanan sedang memotong pohon tumbang yang menutupi Jalan Jalak Harupat atau tepat  di samping pagar Istana Bogor (27/9). Kejadian ini memberi ‘warning’ bahwa kawasan sekitar istana belum steril dari bencana

BOGOR–Kejadian pohon tumbang beberapa hari lalu di sekitaran Jalan Jalak Harupat yang berdekatan dengan Istana Bogor, menjadi sorotan Kapolresta Bogor Kota Kombes Ulung Sampurna Jaya. Pasalnya, jalur sistem satu arah (SSA) tersebut merupakan jalan yang selalu digunakan Presiden Joko Widodo. Karenanya, Ulung meminta agar Pemkot Bogor berupaya meminimalisasi potensi bencana di jalur tersebut.

“Seputaran jalur SSA perlu diper­hatikan oleh bagian pertama­nan Kota Bogor, dikare­nakan jalur ini sering dilalui oleh presiden,” ujarnya saat memberikan arahan dalam apel bersama Badan Penanggu­langan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, di Markas Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, kemarin (6/10).

Tak hanya kawasan tersebut, Ulung juga meminta agar beberapa kawasan rawan pohon tumbang lainnya untuk diberikan perhatian khusus. “Selain itu, ada pula 20 titik rawan pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang. Khususnya di Jalan Raya Pajajaran dan Ahmad Yani,” terangnya.

Di Kota Bogor, menurutnya, ada sebanyak 40 titik rawan bencana. Jumlah tersbeut sesuai dengan lokasi yang telah masuk dalam pemetaan. Umumnya, beberapa titik bencana tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Bogor. Bencana yang dominan terjadi, antara lain, banjir, longsor, dan pohon tumbang.

“Adapun empat titik rawan banjir berada di pinggiran Sungai Cisadane dan Ciliwung. Ke-16 titik rawan longsor yang tersebar di wilayah Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, dan Tanahsareal,” ungkap Kombes Ulung.

Maka, menurutnya, butuh langkah-langkah proaktif dari kepolisian dan unsur terkait. Langkah tersebut dinilai dapat membantu masarakat yang terkena dampak bencana, baik secara langsung maupun imbas.

“Namun, hal ini tidak semata-mata menjadi kewajiban tunggal. Bagi instansi Polri sendiri dituntut penanganan bersama dan koordinasi antarin­stansi terkait, guna terwujud­nya soliditas penanganan yang saling melengkapi. Baik secara informasi, sarana prasarana, maupun hal pendukung lainnya,” tandasnya.(rp1/c)

Komentar Anda

Baca Juga