Beranda Metropolis

Kadin Tagih Komitmen Kadis PUPR

BERBAGI

BOGOR–Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor kembali menagih komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor yang berniat mendistribusikan paket proyek penunjukan langsung (PL) ke Kadin Kota Bogor. Tapi, rupanya, hingga kini pendistribusian tersebut tak kunjung diterima kadin.

Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Bidang Konstruksi, Agus Lukman mengatakan, sebanyak 158 pengusaha konstruksi yang berada di bawah naungan kadin masih menunggu distribusi paket tersebut. Pasalnya, sejak awal tahun, dari sekitar 700 paket proyek yang ada di Dinas PUPR Kota Bogor, baru 104 paket yang didistribusikan ke kadin. “Yang 104 itu dibagikan kepada anggota kami, berjumlah 158 perusahaan. Artinya, ada kurang lebih 600 paket yang belum jelas. Tapi berdasarkan sumber di PUPR, yang 600 itu sudah disalurkan.

Penyalurannya ini yang tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya kepada Radar Bogor kemarin (2/10).Ia mempertanyakan sekitar 500 paket proyek yang menurutnya sempat dijanjikan untuk didistribusikan ke Kadin Kota Bogor.

“Sempat bilang, setelah Lebaran akan dialirkan sekitar 500 paket. Tapi sampai saat ini belum ada. Ini harus segera ditelusuri bagaimana persoalan­nya bisa terjadi,” akunya.

Menurut dia, pendistribusian itu sudah semestinya dilakukan ke pengusaha konstruksi lokal. Karena jika dikerjakan oleh pengusaha luar Bogor, akan berdampak pada minimnya kualitas, lantaran memerlukan biaya transportasi. “Kami sendiri dari kadin, dari tataran kebija­kan itu harusnya pe­ngu­sa­ha lokal.

Sebagai pem­bina­an yang real dari semua pihak pemegang kebija­kan. Yang terjadi sekarang, kami sendiri tidak tahu ke mana paket yang segitu banyak dan dijalankan oleh siapa,” kata Agus.

Ia menuding, hingga kini masih ada keterlibatan oknum dewan yang memperjualbelikan beberapa proyek PL melalui broker. Hal itu seolah dianggapnya sudah lumrah, lantaran praktiknya sudah berjalan lama. “Masih ada oknum dewan yang melakukan praktik penjualan proyek pokok pikir (pokir).

Tampaknya, ini tidak bisa disentuh aparat hukum. Menurut kami, kadin sudah terang benderang. Penjualannya dilakukan oleh oknum dewan. Tapi melalui para broker yang mengkordinir penjualan ini,” bebernya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengaku, tidak pernah menjanjikan ratusan proyek tersebut kepada pengusaha yang bernaung di Kadin Kota Bogor. Tapi, proyek tersebut tetap ia salurkan kepada yang dianggapnya pengusaha konstruksi. “Yang pasti, pengerjaannya ada di pengusaha, bukan di dinas. Dinas tugasnya hanya menunjuk,” jelasnya kepada Radar Bogor.

Chusnul mempertanyakan soal tagihan yang terkesan selalu dialamatkan kepadanya. Padahal, menurutnya, ada juga beberapa paket proyek PL yang dimiliki dinas lain, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang dimiliki Dinas PUPR Kota Bogor. “Kenapa hanya Dinas PUPR. Padahal ada juga Disperumkim yang cukup banyak paketnya,” tandasnya.(rp1/c)

Komentar Anda

Baca Juga