BARCELONA–Diwarnai bentrok, referendum Catalunya berlangsung di kawasan timur laut Spanyol Minggu (1/10). Hasilnya, sesuai prediksi, kubu si alias ’’ya’’ unggul dengan dukungan lebih dari 90 persen suara. Tinggal selangkah lagi bagi pemerintah Catalunya untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol.
Namun, hal itu sepertinya susah terlaksana. Sebab, Uni Eropa langsung menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Spanyol.
Kemarin (2/10) Carles Puigdemont, presiden Generalitat de Catalunya (pemerintah Catalunya), berpidato di hadapan massa yang merayakan kemenangan kubu ’’ya’’ di ibu kota Catalunya. Dalam pidato yang dia sampaikan setelah memimpin rapat parlemen tersebut, politikus 54 tahun itu mengajak masyarakat internasional ikut campur dengan menjadi mediator antara Catalunya dan pemerintah Spanyol.’’Uni Eropa (UE) harus berhenti melihat ke sisi yang lain,’’ kata Puigdemont.
Dia langsung menyebut UE. Sebab, setelah pengumuman hasil referendum, organisasi terbesar Benua Biru tersebut menegaskan bahwa pemungutan suara yang berlangsung 1 Oktober itu tidak sah. Spanyol menganggapnya ilegal. Puigdemont juga mengimbau Eropa menerima hasil referendum yang diwarnai aksi kekerasan dan melukai sedikitnya 890 orang tersebut.
Total, ada 2,26 juta penduduk Catalunya yang memberikan suara atau sekitar 42 persen dari jumlah warga yang punya hak pilih. Meski begitu, angka itu terbilang tinggi karena aparat Spanyol terus berusaha mengacaukan referendum. Menjelang hari pencoblosan, sekitar 1.300 di antara total 2.315 tempat pemungutan suara (TPS) ditutup paksa. Bahkan, mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi warga Catalunya memberikan suara.
Puigdemont menegaskan bahwa referendum kemerdekaan Catalunya merupakan isu di kawasan Eropa. Karena itu, UE seharusnya bisa menjadi mediator bagi Catalunya untuk membahas kemerdekaan dengan Spanyol. ’’Itu bukan isu domestik. Karena itu, kami membutuhkan mediasi,’’ tegas Puigdemont. Hal tersebut berbeda dengan keinginannya sebelumnya. Yakni, menyatakan kemerdekaan dalam 48 jam setelah hasil pemungutan suara diperoleh.
Namun, Madrid memandangnya berbeda. Isu kemerdekaan Catalunya adalan urusan dalam negeri Spanyol. Maka, sejauh ini pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mariano Rajoy itu selalu berusaha menyelesaikannya secara internal. Rajoy tidak ingin wilayah Spanyol yang mendatangkan banyak uang dari sektor pariwisata dan industri tersebut memisahkan diri. ’’Saya mengundang seluruh perwakilan partai politik dan anggota parlemen untuk duduk bersama membahas masa depan kita semua,’’ katanya.
Tentu saja, Puigdemont langsung menolak ajakan Rajoy itu. Sebab, satu-satunya hal yang ingin dia bicarakan dengan pemerintah pusat adalah hasil referendum. Yakni, kemerdekaan Catalunya. Padahal, Madrid jelas tidak akan membahas hal tersebut. Jawaban mereka tetap sama, Catalunya tak boleh merdeka.
Hampir bersamaan dengan seruan Catalunya tentang mediasi, Komisi Eropa mengimbau Rajoy agar segera menyelesaikan krisis yang terjadi di wilayahnya dengan damai. Dalam pernyataan resminya, Kepala Komisi Eropa Margaritis Schinas mengingatkan Madrid untuk menghormati dan menghargai hak asasi warganya. Termasuk hak asasi warga Catalunya yang menginginkan kemerdekaan lewat referendum.
’’Kami berharap semua pihak yang terkait dalam krisis itu bisa mengubah konfrontasi menjadi dialog. Kekerasan tidak pernah menjadi alat yang tepat untuk (menyelesaikan, Red) kemelut politik,’’ demikian tulisan Schinas yang disebarluaskan sebagai suara resmi Komisi Eropa kemarin. Sayang, dia tidak mengomentari kekerasan aparat Spanyol yang menutup paksa TPS di Catalunya.
Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengumumkan rencananya untuk membahas referendum Catalunya dengan Rajoy. Namun, dia tidak mau disebut memediatori Spanyol dan Catalunya seperti harapan Puigdemont. ’’Ini saatnya mengutamakan persatuan dan stabilitas. Bukan perbedaan dan perpecahan,’’ ungkapnya. (AP/Reuters/BBC/CNN/hep/c22/any)
