BOGOR–Menyongsong era digital, kini segala informasi perlu dibeberkan secara transparan. Terlebih, hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Untuk itu, tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengadakan dengar pendapat bersama para stakeholder di ruang rapat Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, kemarin (26/9).
Ketua Pansus yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto, membeberkan betapa pentingnya mengenai payung hukum terhadap keterbukaan informasi di era digital.
“Sangat penting karena ini menjadi perda, bagaimana komunikasi pemkot dengan masyarakat. Jadi selama ini anggapan orang, ketika butuh komunikasi baru datang. Baru kemudian mencari sumbernya. Orang tidak mudah mengakses informasi tersebut,” jelasnya kepada Radar Bogor, usai rapat dengar pendapat.
Maka, setelah diperdakan, informasi yang memang perlu diketahui oleh publik harus dibuka dengan lebar. Jadi, masyarakat akan lebih mudah mengaksesnya. “Tidak hanya aksesnya, fasilitasi untuk mempermudah akses tersebut. Maka semua informasi yang secara undang-undang layak diketahui oleh publik, harus dibuka selebar-lebarnya,” terangnya.
Ia berharap, nantinya peraturan tersebut tidak hanya berlaku dalam jangka pendek. Sehingga, semua stakeholder yang terlibat harus konsisten dalam mematuhinya. “Kerja sama kemitraan ini sifatnya tidak hanya jangka pendek. Menjadi sebuah kemitraan yang lebih jauh. Jadi, jangan sampai media massa mendapat informasi yang tidak valid. Karena susah mendapat informasi yang sah,” kata Teguh.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, Firdaus menyambut baik soal raperda yang kini sedang dibahas. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk kemajuan Kota Bogor.
“Saya menyanbut baik atas dukungan semua yang hadir di sini. Karena itulah yang dibutuhkan, kita harus menerima masukan-masukan yang positif, sebagai bentuk kemajuan kita ke depan,” ujarnya.(rp1/c)
