JAKARTA–Kemandirian maritim harus terus dilakukan. Hal itu bila Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Di bawah koordinator Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya terus menunjukkan hasil yang memperkuat sektor kemaritiman di Indonesia.
“Konektivitas antarpulau melalui tol laut sebagai bagian dari kemandirian maritim Indonesia, merupakan poin penting dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M Hasani.
Kemandirian maritim Indonesia juga ditunjukkan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan pemanduan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
”Dengan adanya pemanduan oleh Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas, tidak bergantung pada negara pantai lainnya,” tegas Bay.
Selanjutnya, dari sisi kepelabuhanan, terbatasnya APBN yang dimiliki pemerintah, maka dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut. “Saat Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete yang sudah menggunakan skema kerja sama pemanfaatan barang milik negara (BMN). Ke depan, masih ada 18 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan melalui skema kerja sama pemanfaatan BMN dengan operator baik BUMN, BUMD maupun swasta,” pungkasnya.
Dengan kemandirian maritim, pihaknya optimistis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar. Dan disegani bangsa lain di dunia. Menurutnya, sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita, telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Dan, memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.
Lebih lanjut Bay mengatakan, faktor pendukung kemandirian maritim di antaranya pelaksanaan tol laut. Hal itu dapat menekan angka disparitas harga. Serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
“Pelaksanaan tol laut didukung dengan sistem distribusi dan konsolidasi barang. Yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek tol laut pada tahun 2017,” jelasnya. Selain itu untuk lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran ”Rumah Kita”. Hal itu sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut. Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal. (dai)
