Beranda Metropolis

Proyek 14 Miliar Hilang di LPSE

BERBAGI

BOGOR–Proyek lanjutan revitalisasi pembangunan Masjid Agung, rupanya, lenyap dari daftar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor. Padahal, proyek senilai Rp14,6 miliar itu sedianya akan diumumkan pemenangnya pada Jumat (22/9) lalu. Namun, sejak Jumat hingga kemarin (24/9), proyek tersebut hilang dan tidak bisa diakses di website resmi LPSE Kota Bogor, eproc.kotabogor.go.id. Hal itu pun memantik reaksi dari DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono menuturkan, hal ini patut dipertanyakan. Apalagi, proses lelang yang baru dilakukan pada akhir tahun. Padahal, menurutnya, proses pencairan anggaran sudah bisa dilakukan pada Januari, sehingga pada Februari sudah bisa dilakukan pelaksanaan. “Kita protes keras, kenapa setiap proyek tidak bisa diawali di bulan Januari tendernya, jadi bulan Februari sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (24/9).

Kondisi ini, kata dia, berbenturan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai cepatnya proses pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. “Padahal, instruksi presiden jelas, tegas, bahwa semua harus cepat melayani rakyat. Terus dipermudah juga prosesnya, tidak dibuat berbelit-belit. Tidak molor-molor waktunya,” terang dia.

Heri mengungungkapkan, kerap kali lambannya proses tender membuat gagal beberapa proyek di Kota Bogor. Sehingga, tak heran kegagalan itu berdampak pada sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Kota Bogor. “Silpa kita selalu tinggi, rata rata Rp200 miliar. Tender rata-rata bulan enam, gila itu. Dosa mereka sama rakyat,” kata Heri.

Parahnya lagi, meski hampir menginjak Oktober, belum ada SKPD yang mampu menyerap anggaran di atas 50 persen. Dia menganggap para kepala SKPD di bawah pimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya itu tidak becus bekerja. “Padahal, waktu menentukan anggaran mereka selalu bilang defisit. Tapi ketika dikasih anggaran, mereka tidak bisa gunakan,” ketusnya.

Untuk itu, DPRD Kota Bogor akan memanggil pihak-pihak terkait mengenai molornya sejumlah pelaksanaan proyek di Kota Bogor. Pasalnya, dirinya selalu tidak puas mendengar alasan ketika ditanyai mengenai mundurnya pelaksanaan proyek. “Untuk itu akan kami panggil, dengar pendapat. Sehingga nanti DPRD mencari tahu ini ada persoalan apa,” paparnya.

Ia menganggap, tidak menutup kemungkinan ada indikasi korupsi dari molornya pelaksanaan berbagai proyek di Kota Bogor. Sebab, jumlah uang yang berputar bisa mencapai triliunan. “Kita dikasih uang oleh pemerintah pusat sekian triliun, misalnya, kok proyeknya dimundurkan sampai tendernya mundur. Ada gagal lelang segala macam, kok tidak dimulai bulan Januari. Apakah ada tujuan cari keuntungan, itu kan masuknya korupsi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan, pengerjaan Masjid Agung yang berlokasi di tepian Jalan Dewi Sartika Kecamatan Bogor Tengah itu tengah dilelang.

Sedikitnya ada 105 perusahaan yang sudah mendaftar sebagai peserta lelang.Meski begitu, baru delapan perusahaan yang memasukkan berkas. Proyek dengan pagu anggaran Rp48.887.250.000 itu, yang dilelangkan sekarang memiliki nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp14.673.322.000.

“Sebenarnya pagunya besar, hanya karena waktunya terbatas. Masjid Agung lama di evaluasi struktur pertama. Berdasarkan waktu yang hanya tersisa tiga bulan untuk konstruksi, makanya yang dilelangkan hanya Rp14.673.322.000,” jelasnya.

Rahmat menerangkan, proyek pengerjaan bangunan tahap dua ini ditarget selesai dengan jangka waktu 60 hari kerja. Sehingga, proyek tersebut akan rampung pada Desember tahun ini. “Jadi, diharapkan tanggal 1 Oktober sudah (teken) kontrak. Sebagian besar untuk struktur, tiang-tiang dan penguatan. Tahun tunggal, maka Desember harus selesai,” kata Rahmat.

Berbeda dengan tahap pertama yang sumber dananya dari bantuan Provinsi Jawa Barat, kini pembangunan tahap dua bersumber dari APBD Kota Bogor.

Lelang proyek tahap pertama dimenangkan oleh PT Anelti Christua Jaya. “Tahap satu itu bantuan provinsi 2016, dengan pagu Rp13.351.537.000 dengan harga penawaran sebesar Rp12.619.365.000. Pelaksanaan kontraknya di September,” tandasnya.(rp1/c)

Baca Juga