BOGOR–Kapan Kota Bogor mempunyai layanan transportasi umum yang baik? Jika pertanyaan itu kepada warga, pasti jawabannya tergantung pemerintahnya. Nah, jika ditanyakan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya, dia menjawab, tahun depan. “Target awal tahun depan warga Kota Bogor harus sudah merasakan dan menikmati layanan transportasi yang lebih baik,” ujar Bima di sela-sela upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional di Balaikota Bogor, Rabu (20/9).
Dia menegaskan, masalah transportasi dan kemacetan menjadi prioritas utama dan nomor satu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pasalnya, mulai konsep, rencana, gagasan, skenario sudah ada, termasuk rancangan skema konversi angkot dan regulasinya. “Tinggal bagaimana secara konsisten menjalankan semua tahapan dengan baik dan mengawal itu semua,” jelas Bima.
Tak hanya konversi angkot ke bus yang harus berjalan sesuai rencana, Perusahaan Daerah Jasa Transpakuan (PDJT) juga harus kembali beroperasi. “Saat ini sudah ada enam bus Transpakuan ditambah 10 bus bantuan dari pemerintah pusat. Setelah pengurusan dokumen selesai bisa segera dioperasikan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, terkait konversi angkot ke bus, persiapan bus untuk masuk ke jalur Transpakuan 2 (TPK 2) dan TPK 3 cukup berat karena membutuhkan modal besar.
Saat ini, lima badan hukum yang masuk koridor sedang mencari pembiayaan yang sesuai untuk membeli bus. Sementara, 10 bus dari pusat akan mengisi koridor Transpakuan yang saat ini sedang proses penerbitan STNK dan pelat nomor.
“Semoga sebelum 2018 nanti, 16 bus Transpakuan bisa bergerak semua. Namun, untuk dua bus difabel dikelola Damri Kota Bogor, karena diperuntukkan khusus difabel sesuai dengan permintaan di Sabtu-Minggu. Rute serta organisasi yang mengurus bus pun sudah dipersiapkan,” terangnya.(wil/c)
