JAKARTA–Kasus Rohingya menjadi salah satu sorotan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu masalah terbesar dalam mengatasi krisis ini adalah sikap pemerintah Myanmar yang menolak bantuan untuk Rohingya, kecuali dari Indonesia. “Myanmar tidak mau menerima (bantuan),” kata JK di sela-sela kunjungannya di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (18/9).
JK menyarankan ada perlakuan yang berbeda dalam mengatasi krisis di Myanmar. Yakni, penyelesaian secara politik dan kemanusiaan. Secara politik, partai yang mayoritas di Rakhine State adalah partai supremasi Buddha yang dianggap akan menjaga konstituennya. “Agama perbedaannya jelas. Tapi bukan selalu agama. Di Yangon ada ratusan masjid yang berdiri di sana,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah kembali mengirimkan bantuan untuk warga Rakhine State, Myanmar. Pukul 14.00 WIB siang ini (20/9), dua pesawat C-130 Hercules TNI AU siap terbang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Lanud Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Berbeda dengan sebelumnya, dari Banda Aceh bantuan tidak dikirim ke Bangladesh. Melainkan langsung ke Myanmar.
BNPB, Kemenlu, maupun TNI AU menyepakati keputusan tersebut setelah rapat koordinasi di Lanud Halim Perdanakusuma kemarin (19/9). ”Mengingat banyaknya bantuan yang menumpuk di Bangladesh, kami memutuskan untuk sementara menutup bantuan ke Bangladesh,” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei.
Secara keseluruhan, pemerintah sudah mengirim 74 ton bantuan untuk warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Di antaranya berupa makanan siap saji, sarung, selimut, dan tenda. Lantaran masih tersisa, bantuan yang diberangkatkan besok dikirim ke Myanmar. ”Atas dasar kajian Kemenlu, bantuan berikutnya kami arahkan ke Rakhine State,” ucap Willem.
Berdasar data dari Kemenlu, jumlah pengungsi di Bangladesh memang tinggi. Angkanya mencapai 700 ribu jiwa. Tapi, itu digabung dengan pengungsi yang datang lebih dulu. Dalam data mereka tercatat, jumlah warga Rohingya yang bergerak ke Bangladesh tahun ini sekitar 350 ribu. Sisanya sekitar 1,25 juta jiwa mengungsi ke beberapa desa di Rakhine State.
Lebih dari 300 desa menjadi lokasi pengungsian mereka. Serupa dengan pengungsi di Bangladesh, mereka juga butuh bantuan. Willem menyampaikan, pemerintah sudah menerima daftar bantuan yang dibutuhkan. ”Makanan siap saji, tenda, dan obat-obatan,” ungkap purnawirawan perwira tinggi TNI AL itu.
Agar bantuan ke Rakhine State terdistribusi dengan baik, Kemenlu sudah mengurus izin prinsip kepada pemerintah setempat. TNI AU juga sudah mengurus flight clearance untuk dua Hercules mereka. Dari total 20 ton bantuan yang bakal dikirim, enam ton di antaranya sudah siap. Sisanya menyusul hari ini. ”Paling lambat jam sepuluh sudah di Halim,” imbuhnya.
Untuk itu, BNPB bergerak cepat. Mulai kemarin malam, sejumlah bantuan mereka kumpulkan di Lanud Halim Perdanakusuma. BNPB tidak ingin penerbangan dua Hercules yang mengangkut masing-masing sepuluh ton bantuan ke Rakhine State terlambat. Apalagi sampai tertunda pengirimannya.
Dengan bantuan palang merah internasional (ICRC), BNPB menjamin bantuan untuk warga Rakhine State terdistribusi sesuai target. Apalagi, pemerintah tidak neko-neko. Mereka mengirim bantuan sesuai permintaan. ”Prinsipnya pengiriman bantuan harus sesuai dengan yang mereka minta. Jadi, tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak mereka minta” tutur Willem.
Staf Ahli Menlu Bidang Hubungan Antarlembaga Salman Al-Farisi menjelaskan, distribusi bantuan memang diatur pemerintah setempat. Namun, kerja sama dengan ICRC membuat mereka yakin bantuan yang diberikan sampai ke tangan yang membutuhkan. ”ICRC yang paling Netral. Non-partisan. Insyaallah akan sangat membantu,” tegasnya.
Terkait bantuan kemanusiaan untuk pengungsi dari Rakhine State di Bangladesh, Duta Besar Indonesia di Bangladesh Rina Soemarno menyebutkan bahwa bantuan telah didistribusikan ke beberapa titik sejak Senin (18/9). Bantuan beras telah didistribusikan ke camp pengungsi.
Distribusi utamanya dilakukan di camp-camp sementara Kutupalong satu dan dua serta Balukhali. ”Bantuan beras dibagikan kepada 120 ribu pengungsi dalam bentuk beras dan nasi yang sudah dimasak,” jelas Rina dalam keterangan tertulis kemarin.
Hingga saat ini, total bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang sudah tiba di Bangladesh mencapai 74 ton. Di antaranya beras (30 ton), selimut (14.000), sarung (17.400) makanan siap saji (2.490 paket), generator listrik (10 set) tenda besar (20 unit), tangki air fleksibel (10 unit), family kit (850 paket), pakaian (900 paket), gula pasir (1 ton), minyak goreng (325 boks), dan biskuit (2.000 boks).
Bantuan untuk para pengungsi itu juga terus bertambah. Indonesia kembali mengirimkan dua pesawat berisi bantuan kemanusiaan dengan total 20 ton. Bantuan tersebut akan terlebih dahulu diproses untuk custom clearance lalu dipindahkan ke gudang Pemerintah District Administration di Cox’s Bazar. Setelah itu baru akan dibagikan kepada para pengungsi.
”Para relawan dari Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) juga telah tiba di Dhaka untuk mulai memberikan dan menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Rakhine State,” jelas Rina.
Sementara itu, Wamenlu A. M. Fachir enggan bepolemik lebih jauh, atas tudingan pencitraan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Saat dikonfirmasi kemarin, Fachir menyatakan bahwa kehadiran Menlu di Myanmar merupakan perintah presiden. Perintah itu didasari keprihatinan Indonesia atas apa yang terjadi di Rakhine State.
Pendekatan yang dilakukan Indonesia bersifat komprehensif dan solutif. ”Intinya, dari semua aspek kita mencoba mencari solusi dari persoalan yang dihadapi di sana,” terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Karena saat ini yang diutamakan oleh Indonesia adalah pendekatan kemanusiaan, otomatis perhatian publik juga akan fokus pada kemanusiaan.
Sejak awal, tutur Fachir, Presiden sudah meminta ada sinergi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Mengingat, ada animo yang besar dari masyarakat untuk ikut membantu korban krisis di Rakhine State. Karena itu, Indonesia memiliki Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang digawangi beragam unsur.
Fachir mengaku enggan masuk lebih jauh pada polemik pencitraan atau bukan. ”Kalau boleh kita katakan, ini adalah amanat konstitusi kita,” tambahnya. Kepedulian terhadap Myanmar, khususnya korban krisis di Rakhine State, merupakan perintah yang tercantum dalam pembukaan konstitusi. Indonesia wajib ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (and/byu/syn)
