JAKARTA–Kehidupan demokrasi di Indonesia pada 2016 mengalami kemunduran. Berdasar penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap indeks demokrasi Indonesia (IDI), terjadi penurunan dari 72,82 menjadi 70,09 atau terperosok 2,73 poin.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, fakta itu disebabkan penurunan dari berbagai aspek yang ditinjau jika dibandingkan pada 2015. Misalnya, aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 3,85 poin; hak-hak politik 0,53 poin; dan lembaga demokrasi 4,82 poin. Variabel lain yang mengalami penurunan cukup tajam adalah peran partai politik dan birokrasi pemda. Masing-masing sebesar 6,80 poin dan 5,60 poin. Sebaliknya, variabel yang meningkat hanya peran kebebasan berpendapat dengan 9,96 poin dan peran DPRD sebanyak 8,36 poin.
’’Indeks 2016 sebesar 70,09 masih termasuk dalam kategori sedang meski ada penurunan kalau dibandingkan pada 2015,’’ ujarnya di kantor BPS, Jakarta, kemarin (14/9).
Meski begitu, pemerintah tidak lantas bisa berleha-leha. Sebab, penurunan tersebut menunjukkan perjalanan demokrasi di tanah air tidak sehat. ’’Perlu mendapatkan perhatian serius karena mengindikasikan bahwa proses transisi demokrasi di tanah air sedikit mengalami langkah mundur,’’ tuturnya.
Peneliti LIPI Syarif Hidayat menegaskan, dari semua variabel tersebut, penurunan peran partai politik (parpol) harus menjadi catatan. Sebab, sebagai mesin demokrasi, tergerusnya peran parpol membawa dampak bagi aspek lain.(jp)
