JAKARTA–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018. Pimpinan Rapat Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengatakan, asumsi yang berubah dan disepakati adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan Suku Bunga SPN 3 bulan.
Seluruh fraksi Komisi XI, kata Mekeng, menyetujui pertumbuhan ekonomi di level 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar Rp 13.400 per US$, dan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,2%. ”Enggak ada range (rentang) lagi sudah Rp13.400,” kata Mekeng di DPR, Jakarta, kemarin (11/9).
Komisi XI juga menyetujui target pembangunan ekonomi. Tingkat kemiskinan berada di level 9,5-10%, tingkat pengangguran berada di level 5-5,3%, gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) di level 71,5. Dia berharap pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sehingga masyarakat semakin sejahtera.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan kerja lebih keras lagi untuk bisa mencapai asumsi yang sudah disepakati. Menurut Sri Mulyani, dibutuhkan kebijakan dan tindakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk perbaiki iklim investasi. Sebab, untuk mencapai pertumbuhan 5,4% adalah investasi yang tumbuh di atas 6% dan daya beli yang dijaga sehingga konsumsi rumah tangga bisa di atas 5%. “Persetujuan dari Komisi XI DPR ini akan disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat kabinet kerja dan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla,” ujar Sri Mulyani.
Sebelum disepakati, asumsi dasar ekonomi awal yang telah tercatat dalam RAPBN 2018 untuk pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 13.500, suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak.
Anggota Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menyampaikan kekhawatirannya terhadap asumsi dasar makro tahun depan.
Meski demikian, jika pemerintah optimis investasi akan berubah dan angka 5,4% adalah mudah, maka pihaknya tak masalah dengan tindakan pemerintah. ”Kita juga perlu melihat progres 2017 bagaimana di tiap semesternya. Jika pemerintah lanjut, ya sudah,” ujar Kardaya.(rah/net)
