Beranda Berita Utama

pamer wajah koruptor

Sebanyak 338 nama terpidana koruptor terpampang di dinding booth KPK pada Indonesia International Book Fair 2017, Sabtu (9/9) di Jakarta Convention Center.

Di negeri yang korupsinya sudah mewabah, upaya pemberantasannya memang tak bisa diserahkan kepada penegak hukum saja. Tergerak memerangi korupsi, para seniman pun unjuk kontribusi. Melalui karya indah, mereka mengumandangkan perang melawan rasuah.

Bagi Brendan Satria Atmawidjaya, permainan berbasis papan atau board game tidak hanya dimanfaatkan untuk bersenang-senang atau sekadar mengisi waktu luang. Menurut alumnus Jurusan Seni Rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, kita bisa memasukkan nilai-nilai ke alam bawah sadar seseorang melalui permainan. Termasuk pesan-pesan antikorupsi.

”Jadi, sebenarnya kita belajar sambil bermain,” tutur lead designer di Studio Game Kummara, Bandung, tersebut saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin (9/9).

Pemuda kelahiran Jakarta, 26 April 1988, itu menjadi salah seorang pembicara dalam diskusi bertajuk ”Seniman Melawan Korupsi”. Dia menjadi pembicara yang paling muda di antara lima orang lainnya.

Brendan dilibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat game bermuatan materi antikorupsi sejak 2014. Lembaga antirasuah tersebut memang punya Kumbi, karakter fiksi berupa kumbang yang melambangkan semangat KPK dalam memberantas korupsi. Keberadaan Kumbi itu cukup membantu pembuatan board game.

Setelah melalui rangkaian diskusi dengan KPK, dari tangan Brendan lahirlah board game Petualangan Sahabat Pemberani pada 2015. Game yang bisa dimainkan mulai anak usia SD itu mengajarkan kerja sama menemukan barang-barang yang dicuri robot jahat. Misalnya patung Garuda Pancasila, sepeda, cangkul, hingga jam.

”Setahun kemudian kami digitalisasi agar bisa diunduh di Playstore,” ujar Brendan. Hingga kemarin game tersebut sudah lebih dari seribu kali diunduh.
Dalam game itu ada pertanyaan yang harus dijawab untuk menemukan barang yang dicuri. Nah, pertanyaan itulah yang bermuatan prinsip-prinsip antikorupsi.

Misalnya, apa yang akan dilakukan bila menemukan sepeda? Ada dua opsi. Pertama, mengembalikan setelah puas bermain. Kedua, langsung mengembalikan kepada pemilik.

Jawaban tersebut akan membawa konsekuensi bagi pemainnya. Bila tidak langsung mengembalikan sepeda, pemain itu tidak mendapatkan giliran berikutnya. ”Pertanyaan dan jawaban akan mengasah kesadaran pemainnya terhadap perilaku sehari-hari yang pada prinsipnya antikorupsi,” katanya.

Setelah proyek tersebut selesai, Brendan pun dilibatkan dalam pelatihan bagi pegawai KPK untuk membuat papan permainan. Saat dipamerkan di JCC kemarin, tak kurang dari delapan model permainan telah dihasilkan. Jenis permainan disesuaikan pula dengan jenjang usia, profesi, dan tema khusus. ”Ada permainan yang ditujukan untuk mahasiswa kesehatan. Karena mereka kelak dianggap menjadi pejabat di bidang kesehatan,” terang Brendan.

Gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK) juga tak lelah menyuarakan perang terhadap kejahatan kerah putih itu. Sejak didirikan pada 2013, mereka telah berhasil menulis enam jilid buku kumpulan puisi.

Yang terbaru, dalam karya yang diterbitkan Juni lalu, mereka mengangkat tema Membedah Korupsi Kepala Daerah. ”Kami selalu ikuti perkembangan pemberantasan korupsi,” ucap Sosiawan Leak, koordinator PMK, kepada Jawa Pos (Grup Radar Bogor) di sela-sela acara talk show antikorupsi di JCC kemarin.

Selain enam jilid buku PMK, mereka baru saja menerbitkan buku kumpulan tulisan berjudul Bunga Rampai PMK: Bergerak dengan Nurani. Juga buku kumpulan esai dengan judul Kata Tidak Sekedar Melawan. ”Buku ini diterbitkan sendiri oleh para seniman. Kami iuran, bukan dana dari KPK atau yang lain,” terang Leak.

Menurut penyair asal Solo itu, seniman yang tergabung dalam PMK merupakan orang-orang ”gila”. Mereka susah-susah menulis puisi dan mengumpulkan uang hanya demi mendukung pemberantasan korupsi. Padahal, selama ini dirinya menulis puisi agar mendapat uang. ”Saya korban dari ’kegilaan’ itu,” ucapnya saat menjadi salah seorang pembicara dalam talk show yang berbarengan dengan Indonesia International Book Fair (IIBF) tersebut.

Sekarang sudah seribu lebih penyair yang bergabung dalam gerakan literasi melawan korupsi itu. Mereka rutin menyumbangkan karya dan uang setiap kali penulisan puisi dilakukan. Biasanya Leak mengumumkan pembuatan buku melalui grup Facebook PMK. Setelah pengumuman, mereka pun mengirim puisi.

Puisi yang terkumpul tidak langsung dibukukan. Suami Ari Priharyati tersebut harus menyeleksi satu per satu karya itu. Hanya karya yang dianggap layak yang diterbitkan. Penyair yang karyanya akan diterbitkan baru mengirimkan iuran. ”Yang lebih gila lagi, ada yang menyumbangkan iuran cukup besar, tapi hanya meminta dua buku. Jadi, buku numpuk di rumah saya,” paparnya.

Selain membuat buku, lanjut Leak, mereka melakukan road show ke beberapa daerah. Semua biaya ditanggung panitia. Para penyair yang menjadi tuan rumah mengum­pulkan iuran. Bukan hanya itu, mereka juga mengadakan konferensi nasional (konnas) Gerakan PMK.

Setelah ini, jelas Leak, pihaknya akan mengadakan workshop penulisan puisi tentang korupsi dana desa. Menurut dia, tindak pidana itu mulai merebak. Pihaknya turut prihatin atas fenomena yang sangat merugikan masyarakat tersebut. Jadi, gerakan itu ingin menyuarakan perlawanan terhadap kejahatan tersebut.

Sebenarnya, lanjut Leak, para seniman sudah lama berjuang melawan korupsi. Dalam karyanya mereka selalu menyuarakan perang terhadap kejahatan yang merugikan negara itu. Namun, mereka berjuang sendiri.

Padahal, korupsi itu dilakukan secara berjamaah (baca: bersama-sama) sehingga harus dilawan secara berjamaah pula. Bagaimana bisa melawan korupsi sendiri? Maka, tutur alumnus Jurusan Administrasi Negara Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu, pihaknya membentuk Gerakan PMK. ”Melawan korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi juga tugas seniman. Sebab, korupsi itu penyakit moral dan harus dilawan dengan gerakan moral,” tegasnya.

Berbagai cara kreatif mengampanyekan gerakan antikorupsi juga dilakukan komunitas kartunis. Mereka eksis mendukung pem­berantasan korupsi sejak 2014. Baru-baru ini, komunitas yang tergabung dalam Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti) tersebut memecahkan rekor pameran kartun terbanyak di Indonesia. Yakni 1.000 kartun. Rekor itu pun dicatat Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri).

Kartun-kartun tersebut dipamerkan di IIBF 2017 di JCC sejak Kamis (7/9) sampai hari ini (10/9). Karya visual itu meru­pakan bikinan ratusan kartunis yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Mulai Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Lampung, Banten, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Bali, Makassar, Kalimantan, sampai Papua.

”Kartun-kartun itu terkumpul dalam waktu satu bulan,” kata Presiden Pakarti Jan Praba saat ditemui dalam acara talk show Seniman Melawan Korupsi di JCC kemarin.

Semua kartun dikirim melalui electronic mail (e-mail) ke pengurus pusat Pakarti di Jakarta. Setelah itu mereka bekerja sama dengan KPK untuk menggelar pameran.
Sebagai catatan, Pakarti sudah bekerja sama dengan KPK sejak 2014. Wadah para kartunis seluruh Indonesia itu mendeklarasikan diri mendukung gerakan antikorupsi. Namun, mereka bukan kaki tangan KPK. Para kartunis tetap independen dalam menghasilkan setiap karya. ”Yang dilakukan Pakarti ini tidak berpihak,” ucapnya.

Selama ini, jelas Jan, tema pemberantasan korupsi memang menjadi salah satu inspirasi para kartunis dalam menciptakan karya. Karena itu, tidak heran jika banyak anggota komunitas kartun dan karikatur yang memilih tema tersebut. Apalagi, belakangan situasi antara DPR dan KPK kian panas terkait agenda pemberantasan korupsi. ”Yang kami lakukan bukan menghujat DPR, tapi memberikan penyadaran,” ujarnya.

Para kartunis memvisualkan ”pertarungan” DPR-KPK melalui kartun-kartun menarik. Misalnya, gambar seorang pria berbadan besar yang merepresentasikan DPR memanah KPK yang divisualisasikan berbadan kurus. Upaya DPR memanah KPK itu digambarkan berada di atas papan yang disangga satu tiang.

Dalam gambar tersebut, Pakarti ingin mengisahkan bahwa DPR dengan segala kewenangan yang dimiliki semestinya melindungi KPK. Dengan begitu, tatanan pemerintahan bisa berjalan seimbang. Namun, bila melemah­kan KPK, para wakil rakyat itu justru akan terjatuh. Sebab, mereka sejatinya berada di atas papan yang hanya disangga satu tiang. ”Kalau mereka membunuh KPK berarti DPR membunuh dirinya juga,” tutur Jan.(jun/lum/tyo/c9/owi)

Baca Juga