Beranda Nasional

Desak Pulangkan Dubes Indonesia di Myanmar

JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengeluarkan kecaman keras kepada pemerintahan Myanmar, dan menggalang simpati internasional atas pembunuhan massal yang berbau SARA baik langsung maupun tidak langsung terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

“Tragedi Rohingya adalah kejatan kemanusiaan, presiden harus segera menggalang simpati internasional, tingkat ASEAN, OKI (negara Islam), Asia-Afrika dan dunia,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, Sabtu (2/9).

Inisiasi bisa dilakukan Jokowi-sapaan presiden dengan menyiap­kan usulan draft yang komprehensif berkenaan dengan sanksi terhadap rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan, yang diawali dengan sebuah tim independen di bawah PBB melakukan investigasi langsung dan pe­nye­li­dikan ke Myanmar.
Sebagai respons keras atas tragedi Rohingya, Jokowi juga disarankan memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Myanmar, dan meminta penjelasan situasi sebenarnya yang terjadi di sana.

“Kemudian dilanjutkan dengan mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia. Ini sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah-langkah responsif yang lain,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Jika terbukti pemerintah Myan­mar membiarkan, atau bahkan militer Myanmar sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dalam bentuk genoside, maka Indonesia harus meminta kepada ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN sekaligus menerapkan sanksi-sanksi politik, ekonomi bahkan operasi militer sekalipun.

Dia menilai bahwa pemerintah bisa menggalang persiapan kekuatan militer bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, untuk dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Tak kalah penting, politikus asal Riau ini mendorong DPR RI segera melakukan pembahasan masalah ini, diawali dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Myanmar, mendengar pendapat saksi lain dari masyarakat dan ormas Islam, maupun BIN.

Ini penting untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya ini. Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut DPR segera mengeluarkan sikap dan memaksa pemerintah RI melakukan langkah-langkah strategis dan responsif,” tandas politikus yang karib disapa LE ini.(fat/jpnn)

Baca Juga