BOGOR–Rencana Pemkot Bogor menganggarkan dana Rp80 miliar untuk subsidi angkutan massal tahun depan, ternyata, belum diketahui DPRD Kota Bogor. Program pemecah macet berupa konversi tiga angkot ke satu bus tersebut, ternyata juga belum dibahas banyak di dewan. “Justru kami belum tahu ada subsidi segitu,” ujar anggota DPRD Kota Bogor Mardinus Haji Tulus.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono. Dia mengaku baru tahu kabar tersebut dari media. “Subsidi di mana Rp80 miliar?” ucapnya bingung. Apalagi, belakangan ada rencana subsidi tersebut akan digunakan untuk ”menghidupkan’’ Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang hingga kini tidak bisa beroperasi lantaran kehabisan dana operasi.
Soal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, dana sebesar itu akan digunakan untuk mereformasi angkot di Kota Bogor. Nantinya, yang akan mendapat prioritas adalah para badan hukum angkot yang mau berkomitmen untuk mengonversi angkotnya menjadi bus. “Kita berharap untuk disetujui oleh dewan. Kuncinya reformasi angkot tuh di subsidi,” kata Bima. Dia pun meluruskan bahwa subsidi tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan PDJT.
Meski begitu, suami Yane Ardian itu berharap, perusahaan operator bus Transpakuan ini bisa kembali sehat. Karena jika kondisinya sehat, maka hak-hak karyawan sedikit demi sedikit akan terpenuhi. “Kita sedang gali potensi pendapatannya dari mana saja. Dari branding, CSR. Kalau sudah berjalan ada pemasukan dari karcis,” terangnya.
Sebelumnya, Plt Direktur PDJT Rakhmawati menjelaskan bahwa kini angkutan massal memang tengah menjadi konsentrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ke depan. Bahkan, dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), Pemkot Bogor mengajukan subsidi sekitar Rp80 miliar untuk memaksimalkan angkutan massal di Kota Bogor.
Namun, menurutnya, subsidi tersebut tidak akan cair jika kondisi PDJT masih memburuk. “Ini tidak akan bisa tercapai jika PDJT tidak berubah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rakhma.(rp1/c)
