Beranda Berita Utama

Provinsi Bogor Raya Kembali Mencuat

BERBAGI
PERJUANGAN: Dewan Penasihat Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, Haryanto Surbakti, dalam sebuah agenda di Senayan beberapa waktu lalu.

BOGOR–Kabar pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali mencuat. Aspirasi itu terselip dalam usulan pembentukan daerah otonomi baru yang telah masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Ke­mendagri) hingga Agustus 2017. “Jadi sebenarnya, formalnya itu Bogor Barat. Tapi mereka (masyarakat) sekaligus ingin menggagas provinsi Bogor Raya. Aspirasi itu menuai pro dan kontra,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono kepada Radar Bogor, kemarin (24/8).

Soni mengatakan, usulan dan aspirasi wilayah Bogor tersebut termasuk dalam 288 usulan yang telah diterima Kemendagri. Selain Bogor Raya, aspirasi provinsi baru yang diterima Kemendagri di antaranya Madura, Cirebon, dan Kapuas Raya. “Ada juga (usulan) Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua tengah, terus masuk setiap hari,” kata Soni.

Terlepas dari usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), Kemendagri berkukuh tak bakal memekarkan daerah hingga 2019. Pembentukan DOB dihentikan karena keuangan negara disebut tak mendukung untuk melakukan itu. Menurut Sumarsono, ada banyak strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melalui pemekaran daerah.

Pemerintah saat ini masih mengkaji detail tiap usulan pemekaran daerah yang masuk untuk mencegah kesalahan pemekaran. “Masih banyak strategi lain yang bisa dilakukan tanpa memekarkan,” katanya.

Menurut Soni, wilayah Bogor Barat saat ini sudah masuk usulan pemekaran dan dianggap layak untuk sebuah wilayah yang hendak dimekarkan, apalagi secara syarat administrasi dan kajian juga sudah dianggap tidak ada persoalan. Hanya saja, tinggal pemerintah pusat yang membuka kebijakan moratorium pemekaran.

Menurutnya, masih belum ada kesepakatan dan baru sebatas aspirasi meski surat berupa proposalnya sudah masuk. “Proposalnya baru judul, belum dilengkapi dengan sebuah kajian dan Provinsi Jawa Barat sendiri belum memberikan rekomendasi,” tuturnya.

Aspirasi Provinsi Bogor Raya tersebut berbarengan dengan usulan provinsi Cirebon yang belum dilengkapi data-data pendukung. Antara lain, surat DPRD hingga tingkat gubernur dan sebuah kajian yang memuat alasan dilakukan pemekaran sebuah daerah.

“Sama-sama sebatas surat saja yang masuk, aspirasi lah bahasanya. Kalau Madura memang semula surat tetapi saat ini sudah dilengkapi dengan berkas,” terangnya. Sedangkan untuk wacana pemekaran Bogor Barat sendiri, kata dia, sudah tidak lagi menunggu surat rekomendasi yang dikeluarkan Jawa Barat. “Bogor Barat masyarakatnya memang sudah padat banget.

Logikanya, Bogor itu bukan kabupaten tetapi harus kota, saya kira masih masuk akal,” ujarnya. Hanya, semua usulan atau aspirasi tersebut terbentur dengan adanya moratorium.

Di tempat terpisah, ribuan warga dari berbagai daerah tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pem­bentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (Forkonas-PP ODB) mengancam melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam forum komunikasi tersebut sedikit diwarnai aksi protes spontanitas. Mereka merencanakan unjuk rasa dan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut moratorium pemekaran daerah.

Dewan Penasihat Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, Haryanto Surbakti menjelaskan, awal pekan lalu, Senin (21/8), dirinya bersama rombongan tim pemekaran beserta unsur pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor mendatangi gedung DPR di Senayan Jakarta, dengan agenda Rembug Kebangsaan.

“Pembahasannya tentang pemekaran dan manifesto politik, intinya pemerintah didesak untuk segera menerbitkan PP (pemekaran, red),” ujar dia.
Ancaman aksi turun ke jalan tersebut mengemuka dalam Rembug Kebangsaan dan Manifesto Politik Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru dengan tema ”Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia”.(ded/d)

Komentar Anda