BOGOR–Penolakan 250 siswa yang tidak ingin divaksin measles-rubella (MR) dipandang sebagai hal yang lumrah bagi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah. Menurut dia, penolakan siswa kemungkinan karena orang tua merasa khawatir anaknya sakit.
“Kalau sakit memang tidak boleh. Akan tetapi, kami terus lakukan penyuluhan, karena akan lebih berbahaya daripada tidak disuntik. Kita juga kan harus hati-hati, kalau batuk pilek demam tidak boleh disuntik. Kita tunda, bukan tidak,” ujarnya.
Menurut dia, selain alasan sakit, ada juga orang tua siswa yang menolak karena prinsip. Namun, dirinya meyakini, orang tua sudah tahu bahwa imunisasi MR itu halal. Terlebih, sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa vaksin ini sangat bermanfaat dan tidak berbahaya. “Saya kira ini hanya masalah waktu. Penanganan selanjutnya, kita pantau. Kan kalau dari sekolahan ada guru, kalau anak tersebut sudah sehat, akan lapor ke kami dan divaksin,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan (Wandik) Kota Bogor, Apendi Arsyad menilai, ketidakmauan ratusan siswa untuk divaksin MR karena masih kurangnya sosialisasi. Sudah seharusnya, pemkot menjelaskan secara terang benderang soal kehalalan vaksin yang digunakan, jika ada orang tua yang masih meragukan.
“Berarti penyuluhan, sosialisasinya kurang, orang tua enggak paham, sehingga orang lain bisa masuk untuk memengaruhi. Padahal kan vaksin ini penting untuk masa depan anak,” ungkapnya.
Karena itu, dinkes sebagai leading sector seharusnya memberikan penyuluhan lebih dalam, terutama kepada kepala sekolah juga komite sekolah. Sehingga, orang tua siswa bisa yakin bahwa proses vaksin ini benar-benar aman. “Harusnya juga ada surat ke masing-masing wali murid yang menjelaskan tentang vaksin MR. Meski, soal ini sudah banyak informasinya beredar di media massa,” beber dia.
Jadi memang, sambung Apendi, dalam kondisi kesimpangsiuran kini, wajar saja bila banyak orang tua yang menolak anaknya divaksin MR. Dan tidak menutup kemungkinan ada oknum tertentu yang memberikan informasi keliru, dalam rangka menggagalkan program imunisasi nasional.(wil/c)
