BOGOR–Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana mengulang sukses pembatasan motor di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. BPTJ mengusulkan pelarangan motor itu juga diterapkan di Jabodetabek, termasuk Jalan Pajajaran, Kota Bogor.
Wacana ini sebenarnya bukan barang baru di Kota Hujan. Tiga tahun lalu, wacana serupa sempat dilontarkan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman untuk mengurai kemacetan. Skemanya adalah, kendaraan roda dua atau tiga harus memutar melalui jalur regional ring road (R3) untuk menghindari Pajajaran. Saat itu, DPRD Kota Bogor menolak.
“Cara menangani kemacetan bukan melarang berlalu lintas. Mengurangi kemacetan bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas jalan, meningkatkan teknologi penanganan lalin, peningkatan SDM,” kata anggota dewan dari fraksi Partai Golkar saat itu, Heri Cahyono.
Sementara kajian pembatasan motor di Jabodetabek tahun ini satu paket dengan perluasan area pembatasan sepeda motor di Jakarta. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, wacana itu dilatarbelakangi kajian tingginya biaya transportasi dan angka kecelakaan di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pembatasan sepeda motor diyakini akan mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Dampak ekonomi dari pembatasan sepeda motor di Jabodetabek cukup signifikan. Kami sudah ada kajian secara akademisnya penurunan biaya transportasi bisa mencapai triliunan. Belum lagi dampak kecelakaan dan kemacetan juga bisa berkurang,” kata Bambang pada diskusi pembatasan sepeda motor di wilayah Jabodetabek, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta kemarin (8/8).
Saat ini, baru Pemprov DKI Jakarta yang sudah menerapkan pembatasan sepeda motor. Sejak Desember 2014, area pembatasan motor di Jakarta berlaku dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia. Pemprov DKI berencana memperluas area pelarangan sepeda motor dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan.
Bambang berharap Ke depannya semua pemda di Jabodetabek bisa segera mengikuti langkah Pemprov DKI.
“Kami akan terus sosialisasikan ke setiap daerah Jabodetabek agar pembatasan sepeda motor ini bisa dilakukan. Kami akan kirim surat ke masing-masing kepala daerahnya,” ujar dia.
Jalan yang dinilai cocok jadi area pembatasan sepeda motor adalah jalan yang dianggap sudah dilengkapi jaringan transportasi massal yang baik dan terhubung dengan jalan alternatif.
Dari kajian yang dilakukan BPTJ, disebutkan biaya transportasi yang bisa dihemat dari penerapan area pembatasan sepeda motor di beberapa jalan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya mencapai Rp21,2 triliun dalam kurun waktu 2018-2038, sedangkan jumlah kecelakaan yang diprediksi akan berkurang mencapai 1,12 persen tiap tahun, atau setara dengan 6.573 kecelakaan.(ind/kom)
