BOGOR–Tingkat popularitas Bima Arya dalam sejumlah survei memang masih tinggi. Namun sebagai petahana, posisinya justru sangat tidak aman.
“Popularitas boleh tinggi. Tapi tolok ukur tingginya tingkat keterkenalan terhadap figur tak sebanding lurus dengan tingginya keterpilihan atau tingkat elektabilitas,” ujar pengamat politik dan kebijakan publik Abdul Fatah kepada Radar Bogor kemarin (6/8).
Abdul Fatah mencontohkan nasib bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok menunjukkan tingkat popularitas yang tinggi, tetapi saat pemilihan gubernur, elektabilitasnya terjun bebas. “Seharusnya untuk petahana dipisah (surveinya), dan juga diukur tingkat kepuasan publik terhadap petahana seperti apa, termasuk kinerja wali kota,” kata dia.
Dengan demikian, dapat terukur seberapa besar harapan publik kepada Bima Arya. Apakah masih layak atau tidak menjadi pemimpin Kota Hujan. Jika tingkat kepuasan publik yang dihasilkan hanya mencapai 30 persen, artinya calon lain masih memiliki kesempatan yang sama. “Tetapi, jika polling di bawah 70 persen, itu memprihatinkan bagi saya.
Karena sebagai wali kota, tingkat popularitasnya seharusnya di atas 80 persen. Namanya juga wali kota, popularitas tinggi, artinya ini tidak populer,” cetusnya.
Sementara, pengamat politik Yusfitriadi menilai, dinamika politik Kota Bogor tak serumit daerah tetangga, Bumi Tegar Beriman. Sehingga tak heran jika popularitas petahana, Bima Arya, terbilang paling tinggi. Apalagi di Kota Bogor variabelnya pun relatif sederhana. Termasuk, tidak begitu banyak tokoh yang muncul ke permukaan dan siap bersaing dengan Bima.
“Secara logika sederhananya, masyarakat Kota Bogor tidak diberikan banyak pilihan dalam menentukan wali kota di 2018 nanti. Wajar ketika Bima kembali dinominasikan menjadi wali kota dalam Pilwakot 2018 melalui polling para tokoh,” paparnya.
Selain itu, di mata masyarakat, Bima Arya dianggap cukup baik dan kreatif dalam melaksanakan program pencitraan. Karena memang program-program yang banyak dilaksanakan Bima cenderung kasatmata yang mudah dilihat.
“Namun, masalah-masalah yang substansial yang selama ini jadi permasalahan seperti PKL, kemacetan, tata keloka transportasi, tata kelola sampah, dan lainnya, belum banyak mendapat perhatian dari Pemkot Bogor,” tukasnya.
Rektor Universitas Pakuan, Bibin Rubini, punya pendapat berbeda. Dia mengingatkan, banyak pekerjaan rumah yang menanti sang wali kota pilihan, 2018 mendatang. Selain pembangunan infrastruktur, bagaimana membangun mindset masyarakat agar terbentuk karakternya. “Ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” kata dia.
Dia menambahkan, pemimpin Kota Hujan harus bisa membuat masyarakat menciptakan kebersihan secara mandiri. Mulai hal terkecil seperti membiasakan membuang sampah di tempat sampah terpisah antara organik dan nonorganik.
“Membangun mindset disiplin yang susah. Seperti tempat menyeberang, tempat berdagang. Tapi, tanpa diimbangi pembangunan nonfisik tidak ada artinya. Jika Pemkot Bogor bekerja sendiri tanpa ikut partisipasi masyarakat, tidak ada artinya,” imbuhnya.
Bibin juga mengingatkan, hingga saat ini kemacetan, sampah dan PKL masih menjadi masalah yang tak kunjung usai. Semua permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan perilaku dan pendekatan pendidikan. Artinya, pemerintah daerah harus bisa membangun kesadaran itu di sektor pendidikan.
“Sebetulnya, gebrakan selanjutnya, pemimpin harus bisa bersinergi dengan lembaga pendidikan dalam pembangunan mental dan spiritual,” ujarnya.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga sangat dinantikan. Semisal dengan konsep pembuatan jutaan lubang resapan biopori. Ini akan sangat berdampak terhadap pengurangan sampah di masyarakat.(ded/c)
