Beranda Metropolis

Dana Bencana Rp30 M Nganggur

BERBAGI

BOGOR–Bukan hanya cendawan yang marak pada musim hujan. Tapi, pohon tumbang, longsor dan banjir pun berjibun saat musim hujan mendera Kota Bogor. Tercatat sepanjang Januari hingga Juni 2017, sudah ada 233 kejadian bencana. Sayangnya, penanganan bencana di kota ini terbilang lamban. Pasalnya, dari dana Rp32 miliar untuk bantuan tak terduga (BTT) bencana baru terserap sebanyak Rp2 miliar. Artinya, masih tersisa Rp30 miliar yang tidak terserap.

Kondisi itu membuat Wali Kota Bogor Bima Arya kecewa. Menurut dia, persoalan penanganan bencana di Kota Bogor hingga kini masih berlarut-larut, terutama dalam hal bagaimana respons cepat pemerintah menangani bencana.

Padahal, tak sedikit informasi yang sampai ke telinganya soal lambannya penanganan bencana. Itu ditambah masih banyak warga yang belum paham harus melapor ke mana jika ada bencana. “Jangankan warga, kita sendiri pun rasanya masih belum sepaham,” ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tingkat Kota Bogor di Paseban Sribaduga, kemarin (2/8).

Padahal, masalah ini sudah sering dikoordinasikan dan harus ada terobosan. Jangan sampai, tegas Bima, warga itu merasa kok pemkot repot ngurusin Kebun Raya Bogor, tapi bencana terus didiamkan. Begitu juga dengan fasilitas pedestrian yang terkena vandalisme, langsung beraksi, tapi longsor, banjir, penanga­nannya lama. “Apa karena wali kota tidak merasakannya. Jangan sampai warga punya pikiran seperti itu,” lirih Bima.

Apalagi, jika terkait dengan kehidupan sehari-hari dan infrastruktur. Karenanya, dia berharap ada rekapitulasi data yang disinkronkan. Misalnya, laporan data dari BPBD dengan data bencana di kelurahan. “Daerah rawan bencana kita saja ada sekitar 379. Ini data dari wilayah. Makanya, saya ingin ada data pemetaan yang benar–benar akurat. Jadi, kalau ada warga yang lapor langsung saya bisa tahu,” kata dia.

Selain sinkronisasi kesepa­katan tentang data, juga soal prosedur, tahapannya seperti apa. Mana yang domainnya dise­but tanggap bencana daru­rat yang bisa di koordi­nasikan dengan Dinas Sosial (Dinsos), untuk natura dan lainnya.

“Kalau kerusakan rumah pribadi sebagainya itu bagai­mana prosedurnya. Ini bahan untuk kita berkoordinasi dan untuk dijelaskan kepada warga. Kemudian rencana kegiatannya dalam arti, mana yang sudah dan akan direalisa­sikan tahun ini,” bebernya.

Suami Yane Ardian itu juga menekankan, harus disusun infrastruktur mana yang harus dikategorikan didahulukan, seperti jembatan atau daerah yang rawan bencana. “Jadi, yang harus diprioritaskan adalah yang mengancam nyawa. Kedua yang mengganggu akses mobilitas,” tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengu­ngkapkan, secara geografis, sudah tidak lagi terbantahkan bahwasanya daerah Kota Bogor sangat rawan bencana. Mulai dari petir yang memiliki freku­ensi tertinggi sedunia, kemiri­ngan tanah 40 persen, pohon tumbang juga longsor.

“Data dari tahun 1992 sampai 2016 terbanyak adalah tanah longsor, kemudian 29 persen cuaca ekstrem. Daerah rawan bencana yang selalu di situ-situ saja jadinya sudah langganan di Kota Bogor,” tuturnya.

Dia juga mengalami kesulitan terkait masalah relokasi warga di Lebak Kantin yang penanga­nannya sulit. Pihaknya, kata dia, pernah melakukan rapat untuk merelokasikan 400 keluarga karena sudah tidak mungkin mendiami Lebak Kantin dengan kemiringan tanah yang tidak layak.

Berdasarkan catatan BPBD sepanjang tahun 2016, kata dia, ada 194 kejadian, dengan freku­ensi tertinggi di Bogor Tengah 37 kejadian dan Bogor Barat 24 kejadian bencana. Dari 194 kejadian tersebut, petanya Bogor Barat paling banyak long­sor, kemudian Bogor Selatan longsor, Tanah Sareal paling banyak kebakaran.

“Di Bogor Tengah juga paling banyak kasus kebakaran, disusul dengan pohon tumbang dan cuaca ekstrem. Sedangkan di Bogor Timur bencana longsor, angin puting beliung dan banjir masih mendominasi,” tandasnya.(wil/pkl2/c)

Komentar Anda