Badan Koordinasi Pemerintahaan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I Provinsi Jawa Barat (Jabar) merasa punya andil dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bogor. Karenanya, melalui workshop pengolahan sampah berbasis masyarakat, BKPP Wilayah I Provinsi Jabar berupaya menekan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala BKPP Wilayah I Provinsi Jabar, Supriyatno mengatakan, kondisi beberapa tempat pembuangan sampah (TPS) di wilayah I Jabar kondisinya sudah kritis. Untuk itu, perlu beberapa inovasi di tingkat rumah tangga, agar masyarakat bisa mengolah sampah secara mandiri. “TPS jadi overkapasitas karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah. Nah, tujuan workshop ini agar sampah yang dibuang ke TPA bisa ditekan. Mungkin 10–20 persen,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (25/7).
Sesuai mandat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, pihaknya diminta mengimbau masyarakat berperan aktif dalam penanganan sampah di Jabar. “Kalau tidak melibatkan masyarakat sulit untuk kami. Untuk itu, semaksimal mungkin melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga menggaet Bank Sampah Rangga Mekar untuk menyosialisasikan alat komposter sampah. Sebuah alat yang dibuat dari toren bekas tersebut disulap menjadi alat komposter yang bisa menghasilkan pupuk cair seminggu sekali, serta pupuk kompos setiap dua minggu sekali.
Caranya, dengan memasukkan sampah-sampah organik berupa dedaunan melalui mulut toren, kemudian dicampur dengan air sebanyak 20 liter. Kemudian, dicampur juga dengan cairan kimia sebanyak 5 liter. Alat tersebut dianggap efektif untuk memberdayakan sampah. “Akan kami sosialisasikan ke masyarakat, agar setiap RW minimal memiliki komposter itu,” terangnya.
Tak hanya itu, dirinya juga memiliki gagasan pengelolaan sampah berbasis aplikasi Android. Rencananya, aplikasi tersebut dinamakan elektronik angkut sampah. Cara kerjanya hampir menyerupai aplikasi ojek online. “Dalam rangka mengajukan inovasi, kami juga mengeluarkan aplikasi e-angkut sampah. Diharapkan masyarakat bisa memilih dan memilah sampah organik maupun anorganik,” kata Supriyatno.
Meski begitu, dirinya masih belum menunjuk pihak mana yang akan menjadi operator aplikasi tersebut ke depannya. Ada beberapa kemungkinan, pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah kota ataupun swasta.(rp1/c)
