25 radar bogor

Pendapatan Warga Bogor Rp20 Ribu/Hari

BOGOR-Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bogor jalan di tempat. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor lima tahun terakhir, perkembangan IPM Kota Bogor stagnan.

Kepala BPS Kota Bogor, Budi Hardiyono menjelaskan, berdasarkan data BPS pada 2016, IPM Kota Bogor tercatat mencapai 74,50 poin. Artinya, meningkat sekitar 0,85 poin dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 73,65 poin. Tapi, jumlah tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan beberapa kota lainnya di Jawa Barat. Seperti Kota Bandung yang nilai IPM-nya mencapai 80,13 poin dan Kota Depok yang sebesar 79,60.

Budi menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan IPM Kota Bogor tertinggal dari kota lainnya. Sala satunya, dari segi pendapatan. Berdasarkan perhitungannya, pendapatan per kapita masyarakat Kota Bogor pada 2016 mencapai Rp10.662.000 per tahun atau sekitar Rp20.000 per hari. Tertinggal dari Kota Bandung yang pendapatan per kapita masyarakatnya Rp15.805.000 dan Kota Depok yang pendapatan per kapita masyarakatnya Rp14.560.000 selama tahun 2016.
“Kalau pendapatannya tinggi, otomatis bisa membiayai kesehatan dan pendidikannya. Jadi, kendala kita itu kurang pendapatan. Otomatis mengurangi daya beli,” jelasnya usai audiensi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Balikota, kemarin (24/7).

Persoalan yang dinilainya tak kalah penting yakni bidang pendidikan. Kini, menurutnya, Pemkot Bogor masih memiliki PR besar, yaitu meningkatkan semangat bersekolah kepada anak-anak. Hal tersebut dianggap bisa membuat harapan lama sekolah semakin meningkat.

BPS Kota Bogor mencatat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bogor masih relatif sama seperti tiga tahun terakhir, yakni berada di kisaran angka 10 tahun. Tapi, nilai harapan lama sekolah untuk usia 25 tahun ke atas mengalami peningkatan hingga 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya segera menginstruksikan jajarannya untuk mengecek hasil kinerja masing-masing. Bima mengakui masih banyak lapangan pekerjaan di daerah­nya justru diambil masyarakat dari daerah lain. “Misalnya, pada pembangunan-pembangunan gedung, jembatan, seharusnya melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerjanya,” ujarnya.

Di sisi lain, pada bidang pendidikan, dirinya mengakui bahwa masih banyak masyrakat Kota Bogor yang justru memilih bekerja ketika dihadapkan dengan pilihan melanjutkan sekolah. Untuk itu, ia mengaku segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor guna menggenjot angka rata-rata lama sekolah di Kota Bogor.(rp1/pkl7/pkl8/c)