BOGOR–Pantas saja pembangunan infrastruktur di Kota Bogor berjalan lambat. Pasalnya, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada APBD Pemkot Bogor ternyata sangat besar. Nilainya mencapai Rp276 miliar atau 12,8 persen dari total APBD Kota Bogor pada 2016.
Fakta itu terungkap dalam rapat paripurna tentang Penyerapan APBD 2016, di gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, kemarin (17/7).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, realisasi belanja pada 2016 hanya mencapai 87,2 persen yang memunculkan silpa sekitar Rp267 miliar. Menurut Bima, tingginya silpa disebabkan tiga faktor. Pertama, hasil efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dan program yang output-nya telah mencapai 100 persen sesuai perencanaan tetapi anggarannya masih tersisa.
“Sebagai gambaran, efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa atau lelang selama 2016. Misalnya, proses revitalisasi gedung rumah sakit tahap 1 dengan anggaran sebesar Rp61,287 miliar, yang terealisasi Rp61,267 miliar (99,97 persen),” sebut Bima.
Kedua, pelaksanaan program dan kegiatan yang output-nya tidak maksimal serta sisa penyerapannya juga tidak maksimal. Ini terjadi pada kasus Masjid Agung Kota Bogor yang merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dianggarkan Rp30 miliar tetapi hanya mampu terserap Rp9 miliar (30 persen).
“Ini menjadi evaluasi bagi semua dan dikaitkan juga dengan koordinasi kita dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, terkait langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung,” paparnya.
Contoh lainnya, pembangunan gedung DPRD Kota Bogor tahap I yang pagu anggarannya mencapai Rp45,75 miliar, tetapi hanya terserap sekitar Rp7,524 miliar (16,45 persen).
Faktor ketiga, masih kata Bima, yakni teknis administrasi pencairan yang menyebabkan penagihan per 31 Desember tidak dapat ditagihkan. Namun, dari sisi output kegiatan sesungguhnya telah mencapai 100 persen. “Sebagai contoh, pembangunan pedestrian dan jalur sepeda seputar Kebun Raya Bogor (KRB),” jelasnya.
Selain tingginya anggaran yang tidak terserap, persentase pendapatan daerah Pemkot Bogor pada 2016 juga menurun. Menurut Bima, itu disebabkan adanya pengaruh kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang sangat bergantung pada situasi dan kondisi perekono mian daerah.
Contohnya, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD-PPJ) pada 2015 melakukan revitalisasi pasar sebagai aset modal, sehingga pada 2016 pendapatannya menurun dibanding pada 2015. “Total penurunannya sekitar 50 persen,” tandasnya.(rp1)
