JAKARTA–Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan agar terhubung dengan setidaknya dua lembaga switching atau penyedia jasa infrastruktur transaksi nontunai. Penggunaan dua lembaga switching tersebut dilakukan agar jaringan perbankan dalam memberikan layanan transaksi nontunai lebih luas. Juga, efisiensi lebih lebih mudah dilakukan sehingga biaya transaksi yang dikenakan kepada nasabah bisa lebih murah.
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menyatakan, ada dua lembaga switching, yakni switching biasa dan switching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Perusahaan switching yang sudah mempunyai lisensi GPN adalah PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN). Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) itu melayani sistem GPN pada bank-bank pelat merah seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI. JPN merupakan pengelola ATM Merah Putih atau ATM Link. Selain itu, ada PT Artajasa Pembayaran Elektronis yang mengelola ATM Bersama dan sudah bekerja sama dengan Himbara serta bank-bank swasta.
”Lembaga switching yang sudah ada tetap bisa beroperasi seperti biasa. Tetapi, kalau seandainya iklim NPG (National Payment Gateway atau GPN) sudah terbentuk, semua harus mengikuti persyaratan. Yakni, interoperated, interconnected, dan routing domestik,” kata Agus pada akhir pekan lalu.
Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko menuturkan, adanya GPN membuat proses routing dalam transaksi nontunai dapat dilakukan di dalam negeri. Selama ini, perbankan di Indonesia belum memiliki infrastruktur yang kuat sehingga menggandeng Visa dan Mastercard sebagai perusahaan principal.
Dengan menggandeng Visa dan Mastercard, proses routing harus dilakukan di luar negeri, baru kemudian kembali ke Indonesia. Hal itu membuat biaya yang ditanggung bank menjadi mahal sehingga ikut memengaruhi pengenaan biaya transaksi pada nasabah.
Untuk itu, GPN diterapkan agar proses routing dilakukan di dalam negeri sehingga beban operasional bank tidak membengkak.(rin/c21/noe)
