25 radar bogor

Kadis Malas Rapat Bareng Dewan

Bupati Nurhayanti bersama Ade Ruhandi saat rapat paripurna, kemarin. Sofyan/Radar Bogor
BupatiNurhayanti bersamaAde Ruhandi saat rapat paripurna,kemarin. Sofyan/Radar Bogor

CIBINONG–Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2018 masih defisit Rp1,69 triliun. Ini terjadi karena tak seim bangnya antara target pendapatan daerah dengan belanja. Hal tersebut ter ungkap saat Bupati Bogor Nurhayanti menyerahkan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD Kabupaten Bogor di Gedung Paripurna DPRD, kemarin (6/7). Nurhayanti mengungkapkan, target pendapatan daerah sebesar Rp5,06 triliun dengan target pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,24 triliun. Sementara, target belanja daerah Rp6,71 triliun. Lebih lanjut ia mengatakan, defisit masih sekitar 33,75 persen. Ia pun berharap, tahun depan rencana jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018 semua target bisa tercapai. “Nanti dalam pembahasan bisa menghasilkan kesepakatan antara pemda dengan legislatif untuk bisa ditindaklanjuti perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA),” ujarnya kepada Radar Bogor. Sementara, untuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dengan pembiayaan neto yang ditarget Rp380 miliar. Silpa yang terjadi untuk menutup defisit belanja mencapai Rp1,3 triliun. Sekretaris Tim Anggaran Pemer intah Daerah (TAPD), Syarifah Sofiah mengungkapkan, defisit Rp1,69 triliun masih berupa rancangan yang berasal dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang kemudian nantinya akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor. “Kami akan bahas bersama DPRD mana saja yang sesuai dengan prioritas di tahun 2018, yakni berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Atau mungkin juga dalam pembahasan nanti DPRD meminta target pendapatan dinaikkan, kita kan belum tahu ini.

Jadi, semua kemungkinan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan nanti,” ungkapnya. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengingatkan bupati agar dalam pembahasan nanti para kepala dinas tak malas, tapi harus ikut hadir. “Ini wajib menjadi perhatian jangan diwakilkan agar lebih cepat dan efisien pembahasannya,” tegas politisi Golkar itu. Sekadar diketahui, selain menyerahkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2018, Pemkab Bogor pun menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2016 yang diketahui realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,97 triliun dari target Rp5,81 triliun. Sementara, realisasi belanja Rp6,47 triliun atau terserap 92,33 persen sedangkan silpa Rp692 miliar.(rp2/c)