JAKARTA–Revisi Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) akhirnya diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 yang dikeluarkan awal Mei itu, skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek diputuskan tidak lagi mengandalkan anggaran negara.
Menteri Perhubungan (Men- hub) Budi Karya Sumadi me- nuturkan, prioritas pem- bangunan itu akan dikem- bangkan melalui pendanaan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator. Dengan kata lain, KAI diberi tugas untuk mencari dana pembiayaan sendiri.
Namun sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan kriteria desain/spesifikasi teknis pembangunan prasarana LRT, syarat-syarat dan cara pembayaran untuk penugasan. Menhub diberi waktu paling lama 30 hari kerja sejak perpres diundangkan.
Menteri juga akan menan- datangani perjanjian dengan KAI mengenai pelaksanaan dan penugasan dalam penyelenggaran pengoperasian parasaran, perawatan serta pengusahaan prasarana. ”Nanti saya me- nyiapkan sehingga nanti konsultan bisa meramu itu,” ujarnya ditemui di Jakarta, kemarin (19/5).
Dengan begitu, lanjut dia, KAI bisa segera mengeluarkan info memo untuk selanjutnya digunakan dalam pencarian dana dari bank dan atau sumber lain. Saat ini sendiri, pihaknya bersama Kementerian BUMN dan KAI tengah intensif melakukan koordinasi. Ditargetkan, info memo ini rampung dalam dua minggu ke depan. ”Dari pembicaraan saya dengan lembaga keuangan dalam dan luar negeri, mereka antusias sekali (untuk terlibat, red),” ungkap mantan direktur utama PT Angkasa Pura (AP) II itu.
Selain mencari pendanaan sendiri, KAI disebut-sebut akan menerima PMN sekitar Rp5,6 triliun dari pemerintah. Dengan begitu, KAI bisa menjadi investor sekaligus operator untuk LRT Jabodebek ini.
Dengan pola pembiayaan ini, kata dia, bisa menjadi suatu harapan baru untuk pengembangan proyek-proyek kereta di daerah. Misalnya, proyek pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan. Sudah ada 20 km jalur eksisting, ditargetkan sisa proyek bisa dikembangkan melalui pola pembiayaan korporasi. ”Kelemahan kita itu satu, tidak yakin dengan kemampuan finansial sendiri. Padahal bisa,” katanya.
Setelah Jakarta dan Palembang, beberapa kota lain juga akan segera menyusul untuk pembangunanan LRT ini. Seperti Kota Surabaya, Bandung, dan Medan. ”Bandung bahkan sedang finalisasi. DED (detail engineering design) sudah hampir selesai. Tinggal pilihannya pakai APBD apa APBN,” tuturnya.(mia)
