Beranda Bogor Raya

Pemkab Dianggap Gagal Awasi ADD

CIBINONG–Banyaknya permasalahan yang menimpa para kepala desa, terkait dengan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) maupun
dana desa (DD) dianggap bukan hal yang baru.

“Saya memang sejak awal sudah memprediksi, adanya ADD dan DD justru akan menimbulkan banyak masalah, terutama pada aspek pengelo­ laannya,” ujar pengamat kebijakan publik, Yus Fitriadi kepada Radar

Bogor kemarin (11/5). Yus menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi sumber permasalahan, di antaranya faktor pragmatis dan politis. Selain itu, program dana desa tidak didahului dengan kepastian atau jaminan sistem serta perangkat sumber daya manusia yang matang.

Artinya, jika sudah terkelola dengan baik dan sesuai aturan, tidak akan ada penyimpangan yang seharusnya terjadi. Menurutnya, tidak ada kontrol dan evaluasi yang akurat dan berkelanjutan menjadi faktor terbesar dalam masalah penyimpangan dana tersebut.

Dia menyebut, pemerintah daerah telah gagal mengawasi pengelolaan desa. Apalagi, salah satu bentuk transparansi dalam penggunaan dana desa bukan hanya permasalahan progres keuangan saja tetapi benar­benar harus dimulai dari perencanaan.

“Harus ada investigasi secara menyeluruh, selain sebagai upaya penegakan hukum, juga untuk mendapatkan titik lemah dari pengelolaan dana desanya,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor terus mendalami 80 desa yang dianggap bermasalah. Terutama, dugaan penyelewengan ADD) dan DD.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar. Menurutnya, dugaan penyimpangan di antaranya perencanaan, pelaksanaan maupun terkait dengan pertanggung­ jawaban.(ded/b)

Baca Juga