CIBINONG-Pemerintah Kabupaten Bogor terus me matangkan konsep pembena han lalu lintas di kawasan Puncak. Salah satu solusinya, melanjutkan proyek jalan yang menghubungkan Kabu paten BogorCianjur yakni Puncak II.
Sebab, proyek tersebut ma sih jalan di tempat, lantaran adanya lahan milik Perhutani yang belum dibebaskan. “Un tuk Puncak II itu rencana lama, tetapi ada persoalan pergantian tanah,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar kepada Radar Bogor.
Dalam proyek jalan tersebut, menurut dia, sebagian jalan melintasi kawasan lindung. Sehingga, pemerintah harus melakukan pembebasan terlebih dahulu. “Penggantian lahannya dua kali lipat di tempat berbeda. Ini menyang kut hukum dan bisa pidana,” ujarnya.
Deddy menegaskan, proyek poros tengah timur harus berlanjut tahun ini. Mengingat, kebutuhan sudah mendesak untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama Puncak.
Sekda Kabupaten Bogor,Adang Suptandar mengaku, pihaknya akan melanjutkan pembangunan Puncak II. Terlebih, untuk mengatasi volume kendaraan yang masuk jalur selatan Kabupaten Bogor.
Akan tetapi, kata dia, hasil dari rapat yang dilakukan tim percepatan penanganan Pun cak Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor, belum mela kukan eskpose setelah rapat bersama pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat sudah menanggapinya,” ucapnya. Menurutnya, ada tiga konsep yang bisa dijadikan solusi untuk menangani kemacetan di sekitar Puncak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Di antaranya, melan jutkan pembangunan Jalur Puncak II, melebarkan jalan utama Puncak serta mengop timalkan jalur alternatif yang berada di wilayah selatan dan utara Kabupaten Bogor.
“Kita tunggu saja, serahkan ke Bappeda dan Litbang untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda dan Litbang, Ajat Jatnika menam bahkan, tim saat ini memang tengah melakukan penanga nan kawasan Puncak dengan pemerintah pusat.
Tetapi, saat ini tim masih mengidentifikasi solusi yang baik untuk mengurai kema cetan di kawasan Puncak. “Memang solusi jangka pendek dan panjangnya se dang kami siapkan. Insyaallah, tahun ini ada aksi gabungan pemkab dengan pusat,” tegasnya.
Ajat juga meminta, ketika solusi yang tengah dibahas ini sudah diputuskan, masyarakat dapat membantu dan memahami apa pun keputusan yang sudah ditentukan timnya bersama pemerintah pusat.(ded/c)
