Beranda Metropolis

BOS TRANSPAKUAN MUNDUR

BERBAGI
NGANGGUR: Puluhan bus
Transpakuan tidak beroperasi lagi,
setelah diambil alih Pemkot Bogor. NELVI/ RADAR BOGOR

BOGOR–Krisna Kuncahyo resmi menanggalkan jabatan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kemarin (5/5). Keputusan menyakitkan itu terpaksa dilakukannya setelah pengelolaan perusahaan yang mengoperasikan Bus Transpakuan itu diambil alih Pemkot Bogor.

Kepada wartawan, dia mengaku mundur untuk mempercepat implementasi dari solusi yang dimiliki Pemkot Bogor. Sebab, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) yang memimpin perusahaan pelat merah tersebut. Artinya, posisi dia sekarang sudah tidak diperlukan lagi.

Krisna pun berharap, siapa pun Plt yang ditunjuk wali kota, pelat merah tersebut. Artinya, posisi dia sekarang sudah tidak diperlukan lagi.

Krisna pun berharap, siapa pun Plt yang ditunjuk wali kota,akan mempercepat penyelesaian masalah yang menjerat PDJT. “Saya harus tahu diri untuk menyelesaikan masalah ini dan mengundurkan diri. Keputusan ini juga untuk mempercepat kebijakan yang akan diambil oleh pemkot,” ujarnya.

Surat pengunduran dirinya sudah diberikan langsung kepada wali kota. Dia berharap, setelah ditetapkannya Plt Direktur PDJT, akan ada pendanaan yang diterima BUMD transportasi itu untuk biaya operasional. Sebab, menurutnya, persoalan utama yang membawa PDJT pada kondisi terpuruk adalah tidak adanya dana subsidi yang diterima PDJT tahun ini.

Dia juga telah berusaha penuh dalam mengembalikan kondisi perekonomian PDJT yang goyah sejak beberapa bulan lalu. “Akibat tak adanya subsidi berdampak pada keuangan. Kami bahkan harus dihadapkan dengan defisit yang besar. Karena, berdasarkan tahun­ tahun sebelumnya, dana subsidi yang diterima PDJT berguna untuk membayar sekitar 50 persen biaya operasional,” bebernya.

Dia berandai, kalau saja tahun ini PDJT mendapat subsidi dari Pemkot Bogor, maka menurutnya nasib 145 pegawaiyang dibawahinya itu tidak bakal semiris ini. Ia pun berani menjamin tidak ada masalah yang menimpa perusahaan pelat merah tersebut jika dana subsidi untuk PDJT keluar setiap tahunnya.

Padahal, menurutnya, Pemkot Bogor sudah sempat mengajukan untuk memberikan dana subsidi kepada PDJT. Tapi, rupanya, tidak disetujui oleh DPRD Kota Bogor, yang kemudian dialihkan kepada biaya tak terduga (BTT). “Kalau sudah ke BTT, tidak bisa diutak­ atik lagi. Akhirnya krisis,” paparnya.

Menurutnya, dengan tanpa ada penyelesaian keuangan seperti pinjaman ataupun penyertaan modal pemerintah (PMP), maka akan sulit membuat kondisi keuangan PDJT kembali stabil. “Kalaupun beroperasi, ini menuntut pengorbanan untuk semuanya, termasuk karyawan. Saya tidak tahu nanti karyawan bisa digaji atau tidak. Paling jelas adalah manajemen diambil alih oleh Pemkot,” tandasnya.

Sementara itu Bima Arya mengaku akan segera merespons permohonan pengunduran diri Krisna. Hal itu sekaligus dengan meresmikan surat keputusan (SK) Plt yang bakal memimpin PDJT. “Plt Direktur PDJT tugasnya akan menentukan sistem operasional Transpakuan,” beber suami Yane Ardian itu.

Selain untuk menentukan sistem operasional Transpakuan, Plt PDJT juga dituntut untuk berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bogor bagian Perekonomian. Koordinasi dimaksudkan untuk memberi­ kan bantuan kepada karyawan PDJT yang terlilit tanggungan keluarga. “Seperti kemarin sudah dikumpulkan dinas terkait, memberikan keringanan seperti bahan pangan dan biaya sekolah,” urainya.

Bima juga telah meminta data­data karyawan PDJT yang perlu mendapatkan bantuan. “Berapa keluarga yang perlu diringankan PDAM, berapa keluarga yang sekolahnya perlu dibantu. Nanti Disdik Kota Bogor akan merumuskan hal itu untuk sekolahnya, PDAM untuk airnya,” tandasnya.(cr3/c)

Baca Juga