JAKARTA–Harga pangan kerap kali menjadi soal setiap Ramadan dan Le baran menjelang. Guna menjaga sta bilitas harga pangan, pemerintah ber gerak sejak jauh hari.
Mereka turut menggandeng Polri untuk menekan potensi kenaikan harga pangan. Khususnya melalui celah yang bisa dimanfaatkan spekulan.
Bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Polri bakal memelototi jalur distribusi pangan. Mulai dari petani sampai ke tangan konsumen.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan, jalur distribusi pangan masih terbuka menjadi jalan spekulan untuk meraup keuntungan. Selama mereka bebas berkeliaran, harga pangan masih terancam. Itu berlaku meskipun suplai pangan yang disediakan pemerintah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Persoalan rantai distribusi. Adanya pemain spekulan. Adanya pemain monopoli. Itu yang terjadi di lapangan,” ungkap Tito ditemui di Mabes Polri Rabu (3/5).
Berdasar laporan yang disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) kesiapan pangan Ramadan dan Lebaran tahun ini, Tito mengungkapkan bahwa stok pangan yang tersedia masih aman. “Hasil rakor (rapat koordinasi) kesediaan pangan untuk Ramadan prinsipnya cukup,” ucap dia. Baik stok pangan produksi dalam negeri maupun dukungan pangan yang didatangkan dari luar negeri. Tidak heran pemerintah percaya diri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga optimistis mampu menjaga stabilitas harga pangan meski kebutuhan meningkat signifikan. Kalaupun terjadi kenaikan harga pangan, disparitas dengan harga normal tidak terlalu tinggi. Memastikan jalur distribusi pangan jauh dari gangguan spekulan adalah salah satu cara yang dianggap ampuh untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Untuk itu, dibentuk Satgas (Satuan Tugas) Pangan Mabes Polri,” kata Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebutkan, satgas tersebut tidak bekerja sendiri.
Selain KPPU, Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Seluruh instansi tersebut akan turut serta memantau jalur distribusi pangan. Bukan hanya memantau, mereka juga akan mengevaluasi secara rutin. “Setiap dua minggu,” ujar Tito. Pergerakan satgas tidak hanya ditingkat nasional. Melainkan sampai daerah.
Orang nomor satu di Mabes Polri itu menyebutkan, Satgas Pangan juga dibentuk di level polda. Mereka diperintahkan bergerak bersama dinas perdagangan, dinas pertanian, serta instansi lain yang turut bertanggung jawab terhadap pasokan pangan di daerah. “Mereka akan melakukan langkah preventif sampai penegakan hukum,” jelas Tito. Evaluasi satgas di tingkat polda pun dilakukan setiap dua pekan. Dengan begitu, perubahan dan pergerakan yang terjadi terawasi.
Tidak tanggung, Tito menegaskan bahwa kinerja direktur reserse kriminal khusus (dirkrimsus) di setiap polda juga akan dipantau ketat. Apabila terjadi kenaikan harga namun tidak ada pergerakan dari satgas pangan yang sudah dibentuk, dia bakal mengganti dirkrimsus yang dipercaya memimpin satgas tersebut. “Kami tidak main-main. Kami akan lihat terus,” tegasnya. Di samping mengamankan jalur distribusi pangan dari spekulan, langkah tersebut diambil polri guna memberi efek jera kepada tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang selama ini berani memainkan harga pangan.
Senada dengan Tito, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menyampaikan, pihaknya bersama Satgas Pangan akan memantau jalur distribusi pangan secara ketat. “Kalau di titik-titik distribusi itu ada yang coba-coba melakukan tindakan antipersaingan atau tindakan pidana, kami bersama-sama Polri akan melakukan tindakan yang setegas-tegasnya,” terang pria yang akrab dipanggil Syarkawi itu. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, sambung dia, harga pangan harus tetap stabil.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut baik hadirnya Satgas Pangan. Baik tingkat nasional maupun di level daerah. Menurut dia, penindakan yang dilakukan oleh Polri berdampak baik terhadap distribusi dan harga pangan. Amran pun menyampaikan bahwa stok pangan seperti beras masih aman. Tidak kurang 2,2 juta ton beras siap didistribusikan. “Karena itu, tidak ada alasan harga beras naik,” kata dia menegaskan. Itu berlaku di Jakarta maupun daerah lainnya.(syn)
